Pemerintah cari cara sinergikan pemda dalam pembangunan kawasan metropolitan

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, meminta pemerintah daerah (pemda) tidak terpenjara pada batas-batas wilayah dalam pengembangan kawasan kota. Salah satu masalahnya ialah pemda hanya mengerjakan proyek sebatas wilayahnya saja. Padahal, perkembangan kota saat ini, sudah melampaui batas wilayah tertentu.

Dia mencontohkan pengembangan elevated busway yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Selatan.

"Pemda DKI sudah membuat yang lewat Mampang dan seterusnya sampai Ciledug. Apa yang terjadi? Karena batasnya DKI itu Ciledug. Berhenti di Ciledug. Padahal dari survei transportasi pengguna terbanyak orang yang tinggal di seberangnya Ciledug ya," jelas dia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (16/4).

"Cuma karena itu di Tangsel, anggaran DKI tidak boleh dipakai untuk anggaran proyek di Tangsel. Berhenti. Jadi ini lucu penanganan kota terhambat karena masalah takut diaudit oleh BPK," tegas Menteri Bambang.

Oleh karena itu, pihaknya tengah mendorong agar pembangunan kawasan kota metropolitan dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ada di dalam kawasan tersebut.

"Mungkin ke depan Kalau bisa nanti pemikiran mengenai tata ruang tidak terkunci tidak terpaku di isu administrasi. Itu hal pertama," tandasnya.