Follow
Pemerintah cari utang Rp 20 T dari obligasi ritel
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan siap melepas Obligasi Ritel Indonesia (ORI) SR-010 dalam mata uang Rupiah pada pertengahan bulan ini. Dari target semula Rp 15 triliun, pemerintah menaikkan targetnya menjadi Rp 20 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan jangka waktu ORI ini mencapai 3 tahun, namun dia masih belum bisa mengumumkan besaran imbal hasilnya (yield).
"ORI itu tanggal 18 September pemerintah akan menetapkan yield-nya. Rp 20 triliun rupiah untuk ORI, tenornya 3 tahun," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/9).
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Mengapa hutang perlu dilunasi? Penting untuk disadari adalah, hutang merupakan beban yang wajib dibayar. Sebab perkara hutang akan terus berlanjut bahkan hingga sampai di akhirat apabila belum terlunaskan.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Dari jadwal sementara, penawaran ORI akan dibuka mulai 20 September hingga 4 Oktober 2013. Setelah itu, akan dilanjutkan pada masa penjatahan pada 7 Oktober dan settlement pada 9 Oktober 2013.
Dia mengatakan, dengan penerbitan ORI tersebut pemerintah berharap bisa menambah pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.
Ditanya soal kemungkinan menerbitkan surat utang negara dalam Dolar Amerika, Robert menampiknya. Dia mengatakan, sudah ada standar maksimal dari pemerintah soal penerbitan obligasi menggunakan mata uang asing. Kebijakan serupa diperkirakan tetap diterapkan tahun depan.
"Kita tetap 15-20 persen bonds (dari keseluruhan surat utang negara) dalam USD Dolar, tak akan melampaui itu," tandasnya.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Target KPR FLPP sebanyak 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya
Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya