Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspada Lonjakan Harga Pangan Jelang Idul Fitri

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengingatkan pemerintah akan ada tahapan kenaikan permintaan yang berimbas pada naiknya harga bahan pokok menjelang hari raya Idulfitri.

Wasekjend Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI, Choirul Furqon mengaku bersyukur fase pertama Ramadan telah terlewati.

"Kita harus bersyukur bahwa kemarin kita telah melewati fase pertama bulan Ramadhan. Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terjadi," kata Furqon, Jumat (15/4).

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menjalani fase kedua sampai 3 hari menjelang Idulfitri. Menurutnya, pada waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan. Harga pangan akan mengalami lonjakan tinggi di penghujung Ramadan menuju Hari Raya Idulfitri.

"Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan. Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idulfitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi," ujarnya.

Fluktuasi Harga

IKAPPI juga mengingatkan, fluktuasi harga ini sangat wajar karena berkaitan dengan proses supply and demand. Namun pemerintah juga harus sadar, fase setiap tahun ini harus selalu diwaspadai.

"Maka pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini setoknya minim. Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” ujarnya.

IKAPPI juga berharap tidak tumpang tindih data dan terpusat kepada satu lembaga. Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antar lembaga, jika ini dapat dilakukan tentu akan sangat mempermudah kinerja Pemerintah.

Wasekjend IKAPPI ini juga memiliki harapan agar Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi satu-satunya lembaga yang menghimpun data ketersediaan pangan nasional.

“Kami berharap Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional. Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com