Pemerintah dapat dukungan jalankan roadmap penyederhanaan struktur cukai rokok

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjalankan roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai rokok sampai 2021 mendatang. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan tarif cukai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Donny Imam Priambodo mengatakan, adanya roadmap penyederhanaan tarif cukai akan membuat persaingan di industri rokok lebih sehat.

"Pemerintah sudah menyikapi hal ini, tentunya tidak serta-merta langsung, karena ini bisa membuat syok industri. Makanya dibuat roadmap ini ke depan, dari 10, jadi 8, sampai 5 layer, nanti semua industri rokok akan fair, tidak ada lagi yang bermain," katanya ketika dihubungi di Jakarta.

Donny menjelaskan, sebelum adanya beleid tersebut, banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar selalu melakukan pengawasan ketat dari pelaksanaan PMK 146/2017 di lapangan. Dengan begitu, beleid tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi industri rokok dan negara.

"Kebijakan ini positif asal tetap konsisten untuk dijalankan. Perlu adanya juga pengawasan langsung di lapangan," kata politikus dari Fraksi Partai Nasdem itu.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Bambang Riyanto juga mengapresiasi sikap pemerintah. Selain menciptakan persaingan yang sehat di industri rokok, beleid tersebut juga untuk menekan peredaran rokok ilegal. "Penyederhanaan ditujukan untuk mengurangi layer tarif cukai, semakin banyak layer akan semakin besar kemungkinan penyalahgunaan. Ini justru mengurangi kesempatan untuk penyalahgunaan," katanya.

Bambang menjelaskan, adanya beleid ini pun menutup peluang para pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini membayar tarif cukai lebih murah. "Aturan ini mengurangi peluang pemanfaatan celah pengusaha yang berusaha mencari peluang tadi. Dari sisi Bea dan Cukai bisa meningkatkan pengawasan," ucapnya.

Wakil Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Abdillah Hasan, mengatakan penyederhanaan sistem struktur cukai tembakau merupakan langkah yang tepat yang dibuat pemerintah untuk menyehatkan industri rokok nasional. "Pertama kita apresiasi pemerintah yang sudah melaksanakan atau menuliskan rencana penyederhanaan (sistem struktur cukai) di dalam aturan yang jelas. Produk hukum yang tepat dan kuat yaitu PMK," kata Abdillah.

Abdillah juga menekankan aspek pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dia juga meminta publik untuk memastikan bahwa rencana penyederhanaan cukai dilaksanakan pemerintah.