Pemerintah Didesak Prioritaskan Penambahan Kuota BBM Subsidi Dibanding Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak, pemerintah untuk lebih memprioritaskan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 yang terancam habis di Oktober-November mendatang. Ketimbang melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur hingga Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Mulyanto menilai, saat ini, ketersediaan BBM subsidi murah lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut. Lanjutnya, dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

"Kalau ada pengeluaran yang tidak perlu ya sudah disetop saja, ini pandangan kami. Misalnya ibu kota negara kalau tidak perlu ya hentikan. Kereta Cepat kenapa harus tergesa-gesa gitu," ujarnya dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi Subsidi BBM, Jakarta, Sabtu (6/8).

Mulyanto menambahkan, memastikan keberlanjutan program subsidi BBM juga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Menyusul, saat ini, masyarakat tengah dihadapkan terhadap kenaikan berbagai jenis bahan pangan atau sembako.

"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan," tandasnya.

BPH Migas Proyeksi Kuota Pertalite & Solar 2022 Habis di Oktober

Sebelumnya, Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. Menyusul, rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

"Seperti yang kita sampaikan di berbagai tempat, Oktober atau November bisa sudah tidak ada lagi Pertalite dan Solar. Kecuali ada kebijakan untuk menambah kuota (BBM subsidi)," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi Subsidi BBM, Jakarta, Sabtu (6/8).

Saleh mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tengah disusun bisa segera diselesaikan. Sehingga, BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatur distribusi BBM subsidi tersebut.