Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diharapkan Komunikasi Soal Pajak Karbon ke Pengusaha

Pemerintah Diharapkan Komunikasi Soal Pajak Karbon ke Pengusaha Karbon. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengharapkan adanya jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan pajak karbon. Mengingat rencana penerapan nilai ekonomi karbon tersebut dapat mendorong daya saing Indonesia di pasar global.

"Informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pajak karbon seperti sektor apa saja yang akan dikenakan pajak dan bagaimana cara perhitungan dasar pengenaan pajaknya dapat memberikan ketidakpastian bagi dunia industri," kata Fabby di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (12/9).

Dia mengatakan, mekanisme penerapan nilai ekonomi karbon melalui kombinasi cap and trade serta pengenaan pajak karbon merupakan cara yang ideal bagi Indonesia untuk mengakselerasi penerapan nilai ekonomi karbon.

Saat ini rencana penerapan cap and trade sedang dalam proses pembahasan melalui draf Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan penerapan pajak karbon melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam penerapan di industri, cap and trade dan pajak karbon dapat diterapkan untuk sub-sektor yang berbeda dengan memandang efisiensi, efektivitas dan tentunya dampak terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sebagai contoh, menurut dia, sektor ketenagalistrikan dapat menggunakan skema cap and trade sebagai mekanisme untuk mitigasi emisi karbon, termasuk nantinya pada PLTU milik IPP (swasta). Terlebih lagi skema ini sudah dijalankan secara internal oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada berbagai PLTU.

Di sisi lain, penerapan pajak karbon dapat dilakukan pada sektor transportasi, dengan setiap volume bahan bakar fosil yang dijual telah memperhitungkan pajak karbon atas emisi bahan bakar, sehingga perhitungan dan dasar pengenaan pajak karbon bisa menjadi lebih mudah dan transparan.

Sementara itu Pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono mengingatkan pentingnya nilai ekonomi karbon bagi daya saing Indonesia sehingga penerbitan regulasi terkait hal tersebut harus dilakukan.

Saat ini, konsep daya saing sebuah negara di pasar global telah mengalami pergeseran, karena tidak hanya ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa.

"Menunda penerapan nilai ekonomi karbon dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia sebenarnya kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini," ujarnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Pasar Karbon Indonesia, Aturan Pajaknya Masih Dimatangkan
Jokowi Resmikan Pasar Karbon Indonesia, Aturan Pajaknya Masih Dimatangkan

Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Baca Selengkapnya
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmikan Perdagangan Karbon, Kapan Pajak Karbon Bakal Diterapkan?
Pemerintah Resmikan Perdagangan Karbon, Kapan Pajak Karbon Bakal Diterapkan?

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Pentingnya Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dalam Mengatasi Perubahan Iklim
Terungkap, Ini Pentingnya Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.

Baca Selengkapnya
Luhut Pastikan Jual Beli Karbon RI Mulai September 2023
Luhut Pastikan Jual Beli Karbon RI Mulai September 2023

Luhut mengatakan langkah itu jadi upaya untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan dunia. Ini juga sejalan dengan upaya penerapan energi bersih di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Indonesia, Ini Daftar Negara yang Terapkan Pajak Karbon
Tak Hanya Indonesia, Ini Daftar Negara yang Terapkan Pajak Karbon

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Fokus Percepat Peralihan Ekonomi Hijau di Indonesia
Pemerintah Fokus Percepat Peralihan Ekonomi Hijau di Indonesia

Kemenkeu menggelar Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023.

Baca Selengkapnya
Tanpa Ini, Target Net Zero Emission Tahun 2050 Sulit Tercapai
Tanpa Ini, Target Net Zero Emission Tahun 2050 Sulit Tercapai

Emisi sektor industri di Indonesia terus meningkat pada periode 2011-2022.

Baca Selengkapnya
KPBB Dorong Industri Energi Beranjak dari Greenwashing ke Green Lifestyle
KPBB Dorong Industri Energi Beranjak dari Greenwashing ke Green Lifestyle

Prinsip ESG idealnya menjadi kebutuhan bagi perusahaan di sektor energi dan ketenagalistrikan.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah

Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.

Baca Selengkapnya