Pemerintah Diimbau Relokasi Warga Tanah Merah Dibanding Pindahkan Depo Plumpang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dua pilihan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait penanganan lanjutan Terminal BBM Pertamina Plumpang yang pekan lalu terbakar. Yakni merelokasi warga Tanah Merah atau merelokasi Depo BBM Pertamina Plumpang.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai relokasi Terminal BBM bisa saja dilakukan. Hanya saja keputusan relokasi tidak bisa dibuat secara reaktif, membutuhkan kajian teknis.

"Relokasi (Terminal BBM) bisa saja tapi relokasi harus berdasarkan kajian teknis, ekonomis dan sosial. Tidak dibuat secara reaktif," kaya Fabby saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (6/3).

Selain itu, relokasi terminal BBM juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu ada berbagai persiapan, kajian teknis, kajian kelayakan, perizinan, lelang hingga konstruksi.

Sehingga, dia menilai pilihan yang tepat dengan membuat jarak aman antara Terminal BBM Pertamina dengan pemukiman warga. Apalagi lahan yang dijadikan pemukiman warga Tanah Merah tersebut sebenarnya memang milik Pertamina.

"Tanah di Plumpang itu milik Pertamina, dan tanah itu jadi sengketa karena masyarakat yang sudah kadung masuk dan membangun di sana," kata dia.

Padahal, lahan tersebut memang sengaja dikosongkan sebagai jarak aman antara Terminal BBM dengan lingkungan luar atau pemukiman warga. Apalagi, Depo Pertamina di Plumpang tersebut sudah ada sejak tahun 1974.

Hanya saja, saat ada warga yang mendirikan bangunan, pemerintah setempat tidak memberikan tindakan tegas selama puluhan tahun. Untuk itu dia menyarankan, agar masyarakat yang tinggal di dekat Depo Pertamina untuk direlokasi. Sehingga Terminal BBM Pertamina tetap bisa beroperasi seperti sedia kala.

"Jadi saat ini saran saya tetapkan saja safety distance dari penduduk/buffer zone, dan setelah itu masyarakat yg ada di buffer zone tsb direlokasi," pungkasnya.