Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Tambah Utang untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur makin terang benderang. Regulasi yang jadi payung hukum pemindahan ibu kota telah disahkan DPR melalui Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Kawasan pemerintahan baru pun akan dibangun mulai tahun ini. Bahkan pemerintah membuka opsi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk digunakan membangun IKN Nusantara.

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus berhati-hati dalam pembiayaan pembangunan IKN yang menggunakan APBN. Pemerintah harus memastikan penganggaran IKN Nusantara tidak menimbulkan masalah, karena salah mengalokasikan anggaran.

"Pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (19/1).

Dia melanjutkan, di tahun 2022 pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengelola defisit APBN. Tahun ini menjadi tahun terakhir pemerintah melebarkan defisit di atas 3 persen.

Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan pelebaran defisit hanya boleh dilakukan selama 3 tahun. Sehingga pada tahun 2023, defisit harus kembali di bawah 3 persen.

"Sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen," kata dia.

Saran Bhima

Bhima meminta pemerintah agar di tahun terakhir pelebaran defisit ini digunakan untuk belanja negara yang bisa mendorong pemulihan ekonomi. Namun melihat rencana pemerintah yang akan menggunakan dana PEN untuk pembangunan IKN Nusantara, justru terlihat seperti pemborosan.

"Belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh," kata dia.

Sebab Bhima menyebut dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil. Kontribusinya terhadap PDB hanya di bawah 1 persen.

Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersial. Dia menilai penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN tidak akan langsung berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Sebaliknya, yang terjadi malah berdampak negatif pada tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

"Kalau anggaran dialokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi," kata dia.