Follow
Pemerintah diingatkan untuk tekan kebocoran penerimaan Rp 3.000 T
Merdeka.com - Pemerintah dan DPR serius mendorong RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk segera disahkan. Bahkan, DPR sepakat untuk memasukkan RUU Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Pemerintah pun berharap RUU Pengampunan Pajak disahkan awal tahun 2016 agar bisa segera diterapkan.
Potensi penerimaan yang bisa diperoleh pemerintah dengan memberlakukan Pengampunan Pajak ini juga fantastis, angkanya diproyeksi mencapai Rp 3.000 hingga Rp 4.000 triliun.
Melihat keseriusan pemerintah dan DPR mendorong pengesahan RUU Pengampunan Pajak, Pengamat Ekonomi Hardy Hermawan berpesan satu hal kepada pemerintah.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Bagaimana uang bisa menjadi penimbun kekayaan? Uang sebagai penimbun kekayaan artinya uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Kenapa kerugian negara akibat korupsi timah perlu dihitung? 'Nah itu, seharusnya menjadi bagian dari hak negara, itu sudah menjadi sumber dari kerugian negara kemudian bagaimana menghitung kerugian negaranya? Dampak eksplorasi ini kerusakan lingkungan yang begitu masif dan luas, kita hitung,' pungkas dia.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi timah? Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
"Rp 3.000-Rp 3.500 triliun itu uang besar, yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila tetap mau melaksanakan tax amnesty adalah menjaga supaya tidak ada moral hazard," ujar Hardy di Jakarta, Sabtu (30/1).
Hardy melihat potensi pemasukan yang besar itu juga diimbangi dengan penanganan 'kebocoran' di sana-sini apabila sistemnya tidak mendukung.
"Uang Rp 3.000 triliun itu besar, jangan sampai nanti justru ada kebocoran di mana-mana. Nah tugas pemerintah lah supaya tidak ada kebocoran di mana-mana," tegas Hardy. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Namun, Ketua Umum PKB ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca Selengkapnya
BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.
Baca Selengkapnya
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya
Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca Selengkapnya