Pemerintah Diminta Batalkan MoU Impor Beras dengan Thailand dan Vietnam

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan rencana impor 1 juta beras. Menurutnya, kepala negara mendengar aspirasi masyarakat.

"Apa yang dilakukan presiden merupakan wujud bahwa presiden selama ini memang mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk terkait rencana impor beras yang memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani yang mengalami penurunan harga gabah," katanya, Sabtu (27/3).

Ema menyebut, tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan tepat. Sebab, saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya. Dia pun meminta pemerintah pada Juni mendatang perlu mengevaluasi apakah impor masih diperlukan atau tidak.

Bagi PPP, lanjut dia, penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera. Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.

"Bahkan kami berharap pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton," ucapnya.

Ketua DPP PPP itu menegaskan, berulang kali Komisi IV DPR RI telah melakukan Rapat bersama Kementerian Pertanian. Disitu, ditekankan bahwa stok beras dalam negeri masih aman.

"Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah tidak mengimpor beras dalam waktu dekat. Dia mengatakan, hingga bulan Juni tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," katanya dalam video di akun sekretariat presiden, Jumat (26/3).

Jokowi menambahkan, sudah hampir 3 tahun pemerintah tidak mengimpor beras. Dia pun menegaskan nota kesepemahaman atau MoU antara Thailand dan Vietnam terkait beras hanya untuk berjaga jaga saja.

"Mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," jelas Jokowi.

Kepala Negara memastikan beras petani Indonesia akan diserap oleh Bulog. Dia pun akan segera memerintahkan Kementerian Keuangan agar membantu terkait anggarannya.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan, oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan berkaitan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," pungkasnya.