Pemerintah diminta cari alternatif penerimaan cukai selain dari rokok

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, target penerimaan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah selalu tidak tercapai. Namun baru tahun lalu penerimaan dari sisi bea cukai mencapai target yaitu sebesar Rp 189,35 triliun dari target Rp 189,14 triliun atau 100,11 persen.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk mencari alternatif selain produk rokok dalam menggenjot penerimaan cukai. Sebab, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT) di dalam negeri.

"Penerimaan cukai dalam jangka panjang memang fluktuatif. Sebenarnya dulu penerimaan cukai selalu tercapai, tapi 3-4 tahun agak berat. Bahkan baru tahun lalu tercapai di atas 100 persen, itu pun karena Oktober menaikkan tarif. Tapi sebelumnya sudah mulai stagnan. Jadi cukai rokok dan hasil tembakau tidak bisa lagi jadi andalan penerimaan negara. Harus ada alternatif," ujar dia dalam diskusi bertema Peranan Tembakau dalam Pembangunan Nasional, di Jakarta, Jumat (23/3).

Dia menjelaskan, penerimaan cukai dari komoditas lain seperti alkohol dan lain-lain masih sangat kecil. Sehingga selama ini rokok menjadi komoditas utama dan selalu jadi andalan dalam menggenjot penerimaan cukai.‎"Sekarang penerimaan cukai di 2017 sudah 153 triliun. Kontribusi CHT terhadap penerimaan cukai itu 96 persen. Jadi yang lain itu hampir enggak ada, alkohol, etil alkohol hampir enggak ada. Kinerja penerimaan CHT realisasinya cukup tinggi walaupun 2016 tumbuh negatif," imbuhnya.

Menurutnya, penerimaan negara dari pajak memang jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan dari bea dan cukai. Namun, penerimaan negara dari cukai dinilai lebih efektif dibanding melalui pajak.

"Sumber penerimaan negara, kan ada pajak, bea cukai, PNBP. Kontribusi cukai dalam kepabeanan dan cukai itu dominan. Sekitar 11 persen dari total penerimaan negara. Kalau pajak kan tinggi, 75 persen. Tapi ada bedanya? Jumlah WP itu ada 30 juta. Jadi ngawasin 30 juta dapat Rp 1.150 triliun. Cukai ini tidak banyak, apalagi tembakau itu hanya berapa pabrikan besar, paling lima. Itu sudah bisa dapat Rp 180 triliunan. Jadi efektif. Ngawasinnya tidak banyak, pendapatannya tinggi," jelas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com