Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta evaluasi data backlog perumahan rakyat

Pemerintah diminta evaluasi data backlog perumahan rakyat suharso monoarfa. ©2013 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Pemerintah diminta mengevaluasi data terkait backlog atau kurang pasok perumahan rakyat. Sebab data saat ini tak jauh berbeda dari periode pemerintahan sebelumnya.

"Saya pernah usulkan, data hasil sensus 2010 coba diintensifkan lagi, diperdalam. Kemudian diambil atau dispot di daerah secara khusus," ungkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa saat seminar "Sejuta Rumah untuk Rakyat" Jakarta, Senin (24/8).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan pemerintah perlu mempertajam data backlog perumahan. Ini agar pembangunan perumahaan dapat lebih tepat sasaran.

"‎Backlog ini saya tidak tahu perhitungannya bagaimana? Apakah benar kebutuhan rumah segitu? Banyak data-data yang meragukan. Sehingga perlu dievaluasi dan backlog 13,5 juta rumah itu harusnya diperjelas," tegasnya.

Menurutnya, data backlog yang saat ini tidak jauh berbeda dengan saat dirinya masih menjadi menteri perumahan rakyat 2009-2011.

Terlepas dari itu, Suharso menegaskan, pemerintah harus mengutamakan pembangunan satu juta rumah murah.

"Dengan harga rumah per segmentasi, negara mesti hadir secara khusus di lapisan masyarakat miskin."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah, Potensi Backlog Perumahan Bertambah 170.000 Unit Tiap Tahun
Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah, Potensi Backlog Perumahan Bertambah 170.000 Unit Tiap Tahun

SMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.

Baca Selengkapnya
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang

Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tegaskan Tapera Tidak Ditunda, Diberlakukan Tahun 2027
Moeldoko Tegaskan Tapera Tidak Ditunda, Diberlakukan Tahun 2027

Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ditunda tetapi diterapkan tahun 2027.

Baca Selengkapnya
Wamen BUMN Bicara Wacana Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan, Singgung Developer Tak Dapat Dana Bantuan Pemerintah
Wamen BUMN Bicara Wacana Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan, Singgung Developer Tak Dapat Dana Bantuan Pemerintah

Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.

Baca Selengkapnya
Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo, Masih Tunggu Arahan DPR
Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo, Masih Tunggu Arahan DPR

Kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah.

Baca Selengkapnya
9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pekerja Bayar Iuran Tapera
9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pekerja Bayar Iuran Tapera

Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Dipakai, Begini Nasib Rumah Dinas Anggota DPR
Tak Lagi Dipakai, Begini Nasib Rumah Dinas Anggota DPR

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024

Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.

Baca Selengkapnya