Pemerintah Diminta Evaluasi Penyaluran Anggaran PEN
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih kemungkinan bertambah. Bahkan saat ini anggaran program PEN 2021 diprediksi mencapai Rp619 triliun, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp372,3 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, peningkatan anggaran ini perlu dikaji ulang. Apalagi peningkatan anggaran PEN ini belum dibahas dan dievaluasi oleh DPR.
"Ini kan belum dibahas dengan DPR dan belum ada evaluasi dari parlemen karena mandatnya di pemerintah," kata Tauhid dalam Konferensi Pers INDEF bertajuk: Covid-19 Meningkat, Ekonomi Melambat, Jakarta, Minggu (7/2).
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada evaluasi secara keseluruhan terkait penggunaan anggaran PEN 2020. Sehingga belum ada penilaian program mana saja yang berjalan efektif dan sebaliknya. "Tidak ada evaluasi mana yang programnya bagus dan tidak bagus," imbuhnya.
Tidak adanya evaluasi ini menurut dia membuat pemerintah mudah meningkatkan anggaran PEN. "Tahu-tahunya dinaikkan lagi dari jadi Rp 619 triliun padahal kita enggak tahu mana yang efektif, ini ketidak rasionalnya di situ," kata dia.
Dia mencontohkan peningkatan anggaran PEN 2021 untuk sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang naik hingga 100 persen dari anggaran PEN tahun lalu. Peningkatan ini pun tidak didasari evaluasi terhadap anggaran PEN tahun lalu.
"Pertumbuhan ekonomi daerah juga belum tahu naiknya berapa tapi ini udah mau ditambah lagi tahun ini," jelasnya.
Begitu juga dengan anggaran untuk bantuan sosial. Dia meminta program-program yang tidak sesuai sebaiknya dihapuskan. "Bansos yang tidak efektif hapus yang enggak efektif. Semakin disatukan program bansos, semakin lebih membuat nilai bantuan optimal," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya