Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Evaluasi Penyaluran Anggaran PEN

Pemerintah Diminta Evaluasi Penyaluran Anggaran PEN rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih kemungkinan bertambah. Bahkan saat ini anggaran program PEN 2021 diprediksi mencapai Rp619 triliun, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp372,3 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, peningkatan anggaran ini perlu dikaji ulang. Apalagi peningkatan anggaran PEN ini belum dibahas dan dievaluasi oleh DPR.

"Ini kan belum dibahas dengan DPR dan belum ada evaluasi dari parlemen karena mandatnya di pemerintah," kata Tauhid dalam Konferensi Pers INDEF bertajuk: Covid-19 Meningkat, Ekonomi Melambat, Jakarta, Minggu (7/2).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, hingga saat ini belum ada evaluasi secara keseluruhan terkait penggunaan anggaran PEN 2020. Sehingga belum ada penilaian program mana saja yang berjalan efektif dan sebaliknya. "Tidak ada evaluasi mana yang programnya bagus dan tidak bagus," imbuhnya.

Tidak adanya evaluasi ini menurut dia membuat pemerintah mudah meningkatkan anggaran PEN. "Tahu-tahunya dinaikkan lagi dari jadi Rp 619 triliun padahal kita enggak tahu mana yang efektif, ini ketidak rasionalnya di situ," kata dia.

Dia mencontohkan peningkatan anggaran PEN 2021 untuk sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang naik hingga 100 persen dari anggaran PEN tahun lalu. Peningkatan ini pun tidak didasari evaluasi terhadap anggaran PEN tahun lalu.

"Pertumbuhan ekonomi daerah juga belum tahu naiknya berapa tapi ini udah mau ditambah lagi tahun ini," jelasnya.

Begitu juga dengan anggaran untuk bantuan sosial. Dia meminta program-program yang tidak sesuai sebaiknya dihapuskan. "Bansos yang tidak efektif hapus yang enggak efektif. Semakin disatukan program bansos, semakin lebih membuat nilai bantuan optimal," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024

Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Indef Ingatkan Prabowo-Gibran Tak Boleh Belanjakan APBN Secara Ugal-ugalan
Indef Ingatkan Prabowo-Gibran Tak Boleh Belanjakan APBN Secara Ugal-ugalan

Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya