Pemerintah Diminta Fokus Benahi Defisit BPJS Kesehatan Daripada Pindah Ibu Kota
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah membereskan terlebih dahulu masalah ekonomi seperti defisit BPJS Kesehatan daripada memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.
"Defisit BPJS, persoalan BUMN, dan yang lebih urgent pada hari-hari ini adalah persoalan di Papua," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).
Fadli meminta pemerintah fokus melaksanakan janji-janji kampanye untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). "Tentu kita mencatat bahwa pemerintah harus fokus pada janji kampanye, pembangunan sumber daya manusia, sambil menyelesaikan persoalan ekonomi," jelasnya.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Kenapa BPJS Kesehatan bertemu dengan Wali Kota Balikpapan? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
Dia melanjutkan, pemindahan ibu kota memang suatu hal yang biasa dilakukan oleh berbagai negara di berbagai belahan dunia. Namun, pemindahan tidak dilakukan saat kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam negeri tidak dalam kondisi baik.
"Saya berpendapat dalam situasi sekarang, semestinya meskipun pemindahan ibu kota suatu hal yang biasa dan banyak juga dilakukan negara lain tentu membutuhkan persyaratan yang penting yaitu ketika keadaan ekonomi dalam keadaan baik," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah menimbang dengan hati-hati rencana pemindahan ibu kota tersebut. Presiden Jokowi juga diminta untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, sebab yang paling banyak terkena dampak pemindahan tersebut adalah masyarakat.
"Ini menurut saya, tentu harus ada hak partisipasi publik di sini. Untuk didengarkan aspirasi nya bagaimana jangan sampai hak partisipasi publik ini dirampas oleh sebuah keinginan presiden. Apakah keinginan presiden itu, mencerminkan keinginan rakyat? Inilah yang saya kira perlu kita dengar," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Baca Selengkapnya