Follow
Pemerintah Diminta Fokus Penerapan Protokol Kesehatan Ketimbang Perpanjang PPKM
Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM sendiri akan berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani menekankan, baiknya pemerintah fokus dengan penerapan protokol kesehatan, tanpa memperpanjang PPKM.
"Pengusaha lebih prefer pemerintah fokus dengan penerapan prokes. Agar dunia usaha bisa bertahan hidup dan bisa bergerak," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/8).
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Sambil penegakan protokol kesehatan pemerintah juga harus fokus dalam mengakselerasi vaksinasi. Caranya dengan mengoptimalkan semua infrastruktur yang ada dan menggandeng semua stakeholder termasuk, termasuk pengusaha.
BPP Hipmi salah satunya juga akan mendorong program vaksinasi pada tanggal 5-7 Agustus 2021. Pengusaha juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp21 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi.
"Ini adalah bagian upaya nyata dunia usaha mendukung pertepatan vaksinasi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.
Baca Selengkapnya
Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca Selengkapnya
Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca Selengkapnya
Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.
Baca Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai keberadaan social commerce seperti TikTok Shop mematikan pelaku UMKM domestik.
Baca Selengkapnya
Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca Selengkapnya
Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah resmi mencabut aturan menggunakan masker
Baca Selengkapnya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca Selengkapnya