Pemerintah Diminta Kaji Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi

Merdeka.com - Plt Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Eka Sastra menyebut kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah sebagai langkah terakhirnya adalah keputusan yang tepat yakni untuk menjaga kredibilitas dan ketahanan fiskal Indonesia.

"Subsidi mengalami pembengkakan akibat harga minyak dan LPG yang banyak kita impor, ditambah dengan pelemahan kurs rupiah," ujar Eka, pada keterangan resmi, Minggu (4/9).

Tetapi menurutnya, pemerintah harus mengkaji lebih dahulu apakah kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan inflasi yang tinggi atau bahkan bertambahnya angka kemiskinan. Meski demikian, pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan bantalan ekonomi kepada masyarakat yang berdampak kepada kenaikan harga BBM.

Program yang sudah direncanakan itu harus lebih dimatangkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. "Secara jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kemandirian energi melalui penggunaan energi non fosil perlu kita percepat," saran Eka.

Pihaknya juga memberi saran yang berkaitan dengan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi dan peningkatan ketahan energi, pertama mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

"Selanjutnya, ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangkan, dana tabungan (semacam dana stabilisasi), on/off PPN atau pungutan khusus," jelas dia.

Harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang, sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya, memperkecil peluang manipulasi dan perburuan rente.

"Menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel. Mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik," tambahnya.