Pemerintah Diminta Kedepankan Transparansi dalam Pengadaan Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek transparansi dalam seluruh proses pengadaan dan pengujian vaksin Covid-19. Guna meningkatkan kepercayaan publik akan keamanan dan efektivitas vaksin dalam menangkal virus mematikan asal China itu.

"Tapi untuk mampu terhindar dari Covid-19 vaksin sendiri kalo datanya akurat, efektivitas, tranparansi teruji secara klinis. Artinya sudah memenuhi uji klinis yang di panel oleh ilmuwan itu oke," ujar dia dalam acara Vaksin dan Prospek Pemulihan Ekonomi, Sabtu (19/12).

Dia menjelaskan, tranparansi dalam pengadaan dan pengujian vaksin mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders terkait. Mengingat saat ini publik masih meragukan akan kemanan dan efektivitas vaksin impor karena terbatasnya informasi, termasuk Sinovac yang sudah terlebih dahulu tiba di tanah air.

"Kalau kita menurut kembali dulu kesepakatan antara pemerintah dan DPR kan ada dua waktu itu, mau mengembangkan vaksin Merah Putih atau dengan Sinovac yang bekerja sama dengan China. Tetapi kalau melihat timeline-nya seingat saya Januari itu baru uji klinisnya sampai dengan Desember ini belum selesai. Kok tiba-tiba pemerintah loncat langsung membeli vaksin Sinovac yang jadi," terangnya

Alhasil, publik menjadi ragu akan keamanan dan efektivitas vaksinasi anti Covid-19 yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat. "Jadi, pertanyaan (publik) apakah secara sains sudah memenuhi uji klinis yang secara standar di panel oleh ilmuwan-ilmuwan," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito menyebut proses pengujian keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 sampai saat ini terus dilakukan. BPOM pun tengah menunggu hasil uji klinis vaksin yang sedang dilakukan tim peneliti di Bandung bersama Universitas Padjadjaran.

"Sekarang kita sedang berproses untuk observasi, nanti tentunya hasil dari observasi ini akan melihat aspek keamanannya dan terutama efektivitasnya. Periodenya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah hasil evaluasi tersebut yang jadi dasar kita menentukan Emergency Use Authorization (EUA), untuk EUA efikasi boleh cukup 50 persen", terangnya dalam pernyataannya, Kamis (17/12).

Penny Lukito mengungkapkan, dalam menentukan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19, BPOM mengikuti standar dan regulasi yang sudah menjadi komitmen bersama secara internasional, misalnya dengan referensi WHO dan mereferensi juga ke regulator negara lain seperti FDA (Food and Drug Administration) yang proses evaluasinya berkualitas sama baiknya seperti di Indonesia.

"Dan itulah kenapa Badan POM sudah inspeksi bersama tim dari MUI untuk audit halal, juga bersama Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan inspeksi di Cina kemarin. Kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik. Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada efek samping yang kritikal", tutur Penny Lukito.