Pemerintah Diminta Lakukan Transisi Energi Penuhi Target Perjanjian Paris

Merdeka.com - Manager Program Transformasi Energi IESR, Jannata Giwangkara mengatakan, Indonesia seharusnya membangun peta jalan transisi energi yang mengarah pada target memenuhi Perjanjian Paris. Transisi energi saat ini harus memiliki tujuan netral karbon pada tahun 2050, sebagaimana komitmen Indonesia dengan negara-negara dunia dalam Perjanjian Paris.

Dia menilai untuk bisa memenuhi target tersebut perlu ada perbaikan dalam sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Dua sektor ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka melakukan dekarbonisasi.

"Ketenagalistrikan dan transportasi menjadi dua sektor prioritas untuk melakukan dekarbonisasi," kata Jannata dalam dalam Peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, Jakarta, Rabu, (4/11).

Dua proses ini akan membawa konsekuensi dan berdampak pada sektor-sektor industri lainnya. Maka proses transisi perlu dilakukan secara berkeadilan agar dampak yang dihasilkan bisa diantisipasi dan disiapkan responnya.

Di sektor ketenagalistrikan, Jannata mengatakan ada 4 program yang bisa dilakukan pemerintah. Mulai dari menaikkan bauran listrik dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Kemudian menghentikan atau melakukan moratorium pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang baru. Dalam hal ini Jannata menyarankan pemerintah untuk mulai mengurangi rencana pembangunan PLTU secara bertahap.

"Rencana-rencana program pemerintah membuat PLTU itu mulai dikurangi secara bertahap," kata Jannata.

Pembangkit Listrik EBT

Di sisi lain, pembuatan pembangkit listrik berbasis EBT perlu ditingkatkan sebagai bentuk substitusi dari pengurangan PLTU yang baru. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan retrofit PLTU yang beroperasi.

"Dari exiting yang ekonomis ini perlu dilakukan retrofit. Ini membuat sistemnya jadi lebih fleksibel," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah disarankan mulai memberhentikan secara berkala penggunaan PLTU yang sudah lama. Ini ditujukan untuk PLTU yang dinilai sudah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Ini perlu dilakukan dalam rangka membuat listrik dari EBT memiliki harga yang sejajar dengan yang bersumber dari fosil. "Sehingga energi dari pembangkit EBT ini akan bisa sejajar, baik dari sisi harga dan listriknya dengan pembangkit termal seperti pembangkit batubara," kata dia.

Sementara itu, dari sektor transportasi, Jannata menilai pemerintah harus melakukan elektrifikasi pada moda transportasi penumpang. Strategi ini pun memang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

Sisi lain dia menilai tren penggunaan moda transportasi juga akan terus berkembang. "Trennya ke depan di sektor pengguna ii akan marak," kata dia.

Untuk itu, kesempatan ini harus bisa ditangkap PLN untuk meningkatkan permintaan dari masyarakat dengan menyodorkan teknologi log in yang dikembangkan yakni biodiesel. "Menggunakan bahan bakar nabati atau sintetis untuk moda transportasi yang sulit untuk dielektrifikasi," tandasnya.