Pemerintah diminta lebih transparan dalam proyek 35.000 MW

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar membangun megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) agar semua wilayah di Indonesia dapat dialiri listrik. Untuk tahun ini, pemerintah mengklaim telah menyepakati komitmen PPA (Power Purchase Agreement sebesar 10.000 megawatt.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta pemerintah untuk lebih transparan kepada masyarakat mengenai progres pembangunan pembangkit listrik 35.000 mw tersebut.

"Kalau disampaikan sekarang 10.000 kan kemudian ada ekspektasi (masyarakat) akan ada pasokan listrik dalam jumlah cukup signifikan. Jadi nanti ketika ada pemadaman bergilir masyarakat akan sulit menerima (keadaan) karena ada tambahan yang luar biasa," ujarnya dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/12).

Komaidi pun memaparkan bahwa pembangkit yang saat ini sudah siap beroperasi adalah proyek carry over tahun sebelumnya yang belum selesai. Dengan kata lain, ini adalah proyek tahun sebelumnya yang baru selesai sekarang.

"Tahap 1 dan 2 nya kan belum selesai, masih ada sisa 7.400 (megawatt) yang dicarry over ke (pemerintahan) yang sekarang. Dari yang 7.400, (yang diselesaikan) di 2015 juga ditargetkan hanya sekitar 3.800 (megawatt), itu dari IPP (swasta) dan dari PLN," terangnya.

Oleh sebab itu, Komaidi meminta masyarakat untuk tidak memberikan pengharapan yang berlebihan kepada pemerintah meski setiap upaya pemerintah mewujudkan proyek listrik 35.000 mw tersebut tetap perlu didukung.

"Jadi yang ingin saya sampaikan kepada publik bahwasanya pemerintah ini bekerja terus, iya, tetapi ekspektasinya saya kira jangan terlalu tinggi," imbuhnya.