Pemerintah diminta lebih transparan tetapkan harga jual BBM
Merdeka.com - Pemerintah diminta lebih transparan dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mengingat, tren kemerosotan nilai minyak dunia seharusnya bisa mendorong penurunan harga BBM lebih rendah ketimbang saat ini.
"Dengan kondisi harga seperti ini harga keekonomian berapa? Ini harus dibuat secara transparan, masyarakat perlu diberi pemahaman," kata Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam "Diskusi Kita" dihelat merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama, Jakarta, Minggu (24/1).
Dari penjualan BBM saat ini, lanjut Marwan, pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan berapa keuntungan diperoleh. Dengan begitu masyarakat bakal paham.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang Pertamina turunkan harganya? Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Kapan Pertamina turunkan harga BBM? Pada periode 1 November 2023, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
"Dan pemerintah membuat pernyataan uang itu dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya, untuk antisipasi kembalinya harga minyak di atas USD 40-USD 50 per barel," katanya. "MOPS kan patokannya di USD 48- USD 50 per barel. kalau nanti kembali ke USD 60 per barel, bagaimana? Jadi harus ada transparansi."
Anggota Komisi VII DPR-RI Ramson siagian mengatakan harga BBM saat ini semestinya bisa turun hingga sekitar Rp 5.600 per liter. Mengingat harga minyak dunia saat ini berada di level USD 30 per barel.
Namun, penurunan itu tak dilakukan pemerintah untuk menjaga keuntungan Pertamina.
"Sebelum harga minyak turun, 80 persen keuntungan Pertamina itu dari sektor hulu. Dengan menurunnya keuntungan Pertamina dari sektor hulu, ada konsekuensi mereka memaksa keuntungan yang lebih besar dari sektor hilir, yaitu BBM," katanya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaMasukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaSelain itu, konsumsi BBM hingga Mei 2024 juga masih terkendali. Bahkan, konsumsi BBM mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaPertamina ungkap alasan tidak menaikkan harga BBM.
Baca Selengkapnya