Follow
Pemerintah diminta negosiasi dengan Prancis untuk batal pajak CPO
Merdeka.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengatakan Pemerintah Prancis sudah kelewatan apabila memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap Crude Palm Oil (CPO). Pengenaan pajak regresif tersebut tidak masuk akal karena dianggap mengada-ada dan bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru.
"Ini neokolonialisme berbentuk persaingan dagang, agar CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Prancis," ujar Ketua Umum APKASINDO, Anizar Simanjuntak di Jakarta, Jumat (5/2).
Untuk itu, dia mendorong pemerintah mengadakan negosiasi dengan pemerintah Prancis untuk membatalkan aturan pungutan pajak regresif tersebut. Alasannya, aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Kenapa kelapa kuning dianggap buruk? Tidak hanya pertanda baik juga, ternyata menurut orang jaman dahulu, Kelapa gading atau kelapa kuning dianggap sebagai pertanda buruk bagi si pemilik. Pertanda buruk tersebut berupa tersendatnya rezeki hingga pembawa sial bagi seseorang. Namun sekali lagi, mitos ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
"Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke kedutaan Prancis di Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Sekjen APKASINDO Asmar Arsjad mengatakan, Pemerintah Prancis sudah keterlaluan apabila pungutan pajak regresif terhadap produk CPO bertujuan untuk membiayai kesehatan masyarakat dan petani di sana.
"Masa kita, petani sawit disuruh memfasilitasi kesehatan masyarakat dan petani Prancis," kata Asmar.
Lebih lanjut Asmar mengusulkan agar pemerintah membuka pasar ekspor baru untuk CPO dan menyetop ekspor ke Uni Eropa. Menurut dia, apabila Prancis jadi menerapkan aturan pungutan pajak regresif tersebut maka akan menular ke negara eropa lainnya.
"Kita buka pasar baru ke negara-negara seperti Uzbekiztan, Turki dan negara Balkan lainnya," jelas dia.
Selain itu, pemerintah juga perlu menggalakkan penyerapan CPO di dalam negeri agar produksi dapat terserap dengan maksimal.
Seperti diketahui, Prancis berencana mengenakan pajak terhadap produsen sawit impor yang masuk ke negara itu secara bertahap, untuk 2017 sebesar 300 euro per ton, kemudian 2018 sebesar 500 euro per ton. Kemudian pada 2019 sebesar 700 euro per ton, dan menjadi 900 euro per ton pada 2020. Padahal selama ini pungutan pajak sebesar 103 euro per ton. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.
Baca Selengkapnya
Hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya
Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca Selengkapnya
Ekonom berpendapat anomali inflasi terjadi persis setelah PPN dinaikkan.
Baca Selengkapnya
Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan lain terkait cukai hasil tembakau.
Baca Selengkapnya
Pengenaan tarif PPN 12 Persen bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah.
Baca Selengkapnya