Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Pastikan Bansos Cair 100 Persen jika PPKM Diperpanjang

Pemerintah Diminta Pastikan Bansos Cair 100 Persen jika PPKM Diperpanjang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 diperpanjang sejak 5 Oktober hingga hari ini, Senin (18/10). Pemerintah akan memutuskan keberlanjutan PPKM pada hari ini dengan mempertimbangkan kondisi pandemi di Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus memastikan perlindungan sosial tetap dilakukan jika PPKM diperpanjang. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Tugas pemerintah tetap fokus untuk berikan perlindungan sosial ke kelompok rentan miskin dan pastikan anggaran PEN 100 persen cair," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta.

Bhima mengatakan, pemulihan ekonomi bisa terus berjalan jika masyarakat rentan miskin bisa ditopang. Hal tersebut juga diikuti dengan semakin pulihnya dunia industri. Apalagi jika tahun depan status PPKM dicabut.

"Kalau tahun depan PPKM dicabut dan status pandemi sudah berubah jadi endemi tentu ekonomi bisa lebih pulih. Sekarang saja orang mulai kembali belanja, dan produksi industri bergeliat kembali," katanya.

Untuk tahun ini, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi masih bisa diharapkan dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Di mana biasanya konsumsi masyarakat meningkat. "Nanti ada libur panjang Natal Tahun Baru bisa tingkatkan jumlah pengunjung pariwisata. Kuncinya di pemulihan mobilitas penduduk," tandasnya.

Perpanjangan PPKM Dinilai Perlu Dilakukan Selama Covid-19 Masih Pandemi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM perlu dilanjutkan selama status Covid-19 masih pandemi. Dia juga meminta pemerintah meminta masukan dari pakar kesehatan.

"Sebaiknya tetap dilanjutkan selama status Covid-19 masih pandemi. Saran dari ahli kesehatan tetap jadi acuan utama," ujar Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (18/10).

Bhima mengatakan, saran ahli kesehatan tetap jadi acuan sebab beberaoa daerah belum sepenuhnya bebas dari Covid-19. "Kalau konsesus ahli kesehatan masih bilang PPKM lanjut ya berlanjut. Mungkin ada pertimbangan dibeberapa daerah masih muncul klaster baru penyebaran Covid-19," katanya.

Dia menilai hingga kini pemulihan ekonomi perlahan sudah mulai bergerak. Hal itu terlihat dari peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga destinasi wisata.

"Sekarang saja orang mulai kembali belanja, dan produksi industri bergeliat kembali. Nanti ada libur panjang Natal Tahun Baru bisa tingkatkan jumlah pengunjung pariwisata. Kuncinya di pemulihan mobilitas penduduk," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPN Naik 12 Persen, Pemerintah Berencana Beri Bansos untuk Kelas Menengah
PPN Naik 12 Persen, Pemerintah Berencana Beri Bansos untuk Kelas Menengah

Cak Imin sendiri berencana menambah jumlah anggaran bansos sebesar Rp100 triliun pada tahun 2025

Baca Selengkapnya
Menteri UMKM Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Bukan untuk Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah
Menteri UMKM Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Bukan untuk Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah

Pemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus

Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Bantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Cair Bulan November, Begini Cara Mudah Cek Bansos Kemensos untuk PKH, Pangan hingga Lansia
Cair Bulan November, Begini Cara Mudah Cek Bansos Kemensos untuk PKH, Pangan hingga Lansia

Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024

Baca Selengkapnya
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye
Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye

Masa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya