Pemerintah Diminta Samakan Data Penerima Subsidi Motor Listrik

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk mendistribusi subsidi kendaraan listrik melalui skema dealership. Skema ini dianggap realistis, namun menuai pertanyaan tentang kesiapan data.

Direktur Eksekutif for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mempertanyakan bagaimana standar kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi kendaraan listrik, khususnya pembelian motor listrik baru.

"Memang mekanismenya tidak mungkin uang cash itu diberikan kepada masyarakat, tapi kriteria masyarakat yang berhak itu harus dipastikan dealer juga memiliki data yang sama," ujar Tauhid kepada merdeka.com, Rabu (8/3).

Dalam pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, kelompok prioritas yang akan mendapatkan subsidi motor listrik yaitu pelaku UMKM khususnya mereka yang mendapatkan KUR dan BPUM, dan masyarakat pelanggan PLN dengan daya 400-900 VA.

Merujuk pernyataan tersebut, Tauhid menekankan bahwa KUR dan BPUM merupakan subsidi yang berbeda. Sehingga, dealer juga harus dapat dipastikan memiliki kesamaan standar kelompok prioritas penerima subsidi kendaraan listrik.

"KUR dan BPUM ini dua hal berbeda, apakah pelaku UMKM tidak mengajukan KUR tapi mendapatkan subsidi Pandemi Covid-19, masuk sebagai kategori penerima subsidi kendaraan listrik ini. Jadi data dealer harus dipastikan sama dengan pemerintah," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa skema pemberian subsidi secara dealership ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Skema pemberian subsidi melalui dealership ini melibatkan perbankan, produsen, Kementerian Perindustrian sebagai kuasa penggunaan anggaran, dan verifikator.

"Sehingga kita betul-betul memastikan bahwa yang kami berikan bantuan terhadap belanja motor mobil itu orang-orang yang memang kami anggap berhak," ucapnya.

Secara prinsip, ucap Agus, pemberian subsidi melalui skema dealership yaitu produsen memiliki fasilitas produksi di Indonesia, yang nantinya porsi TKDN terus ditingkatkan.