Pemerintah diminta segera benahi data jagung nasional, ini sebabnya

Merdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy meminta pemerintah untuk fokus membenahi data jagung nasional yang dinilai kurang akurat. Akibatnya, data ini mempengaruhi kebijakan produksi serta cadangan jagung.

"Ketika data salah, maka kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif," kata Imelda seperti dikutip dari Antara, Sabtu (3/11).

Imelda mengatakan, akurasi data yang bermasalah terlihat ketika pemerintah memutuskan untuk menutup impor jagung pada 2015 dengan alasan pasokan mencukupi. Penutupan keran impor jagung tersebut justru membuat para pengusaha beralih untuk mengimpor gandum sebagai bahan pakan ternak guna pengganti jagung.

Logikanya, ketika data tersebut sudah tepat, seharusnya tidak ada pengalihan penggunaan komoditas, karena produksi dalam negeri telah memadai. "Ini salah satu contoh dimana data pangan Indonesia tidak akurat dan berpengaruh terhadap kebijakan Indonesia," katanya.

Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional Ki Musbar Mesdi mencurigai adanya data jagung yang tidak akurat karena harga komoditas ini untuk bahan pakan ternak sedang tinggi. Kondisi yang dipicu oleh keterbatasan stok jagung tersebut, menurut dia, bisa berdampak pada kenaikan harga ayam dan telur.

Ki Musbar pun meminta adanya upaya mengatasi kelangkaan pasokan, karena permintaan jagung untuk bahan pakan ternak sangat tinggi yaitu mencapai 780 ribu ton per bulan.

Padahal kelangkaan stok jagung akan terjadi pada periode Desember hingga Maret, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil produksi dan pola tanam. Selain itu, data BPS juga memperlihatkan bahwa luas lahan jagung di Indonesia saat ini mengalami penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Ini mempertaruhkan 1,8 juta pelaku peternak unggas. Nasibnya mau dikemanakan ?," kata Ki Musbar.

Meski demikian, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan salah satu alasan kenaikan harga jagung untuk pakan karena adanya persoalan distribusi. Menurut dia, sentra produksi jagung yang berjauhan dengan produksi pakan ternak telah mempengaruhi harga jagung.

"Ini yang kita harapkan ke depan, industri pakan itu bisa tidak mendekat kepada sentra produksi jagung, untuk memudahkan distribusi," katanya.

Menurutnya, persoalan distribusi pangan termasuk jagung menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait yang berhubungan langsung dengan pengadaan bahan makanan, tidak hanya Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan bahwa keputusan impor jagung pakan ternak hingga mencapai 100.000 ton merupakan usulan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, keputusan itu dianggap penting di tengah kenaikan harga jagung saat ini.

"Ya jadi, jagung itu harganya kan naik. Padahal itu diperlukan dan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) mengusulkan ada impor. Dan itu perlu cepet untuk perusahaan peternakan kecil menengah. Terutama peternakan telur," Kata Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (2/11).

Sementara itu, saat ditanya mengenai detail waktu impor jagung sendiri dirinya tidak menjawab secara tepat. Menko Darmin justru melimpahkan itu semua kepada Perum Bulog yang ditunjuk untuk melakukan impor.

"Ya secepatnya. tapi Bulog yang akan melakukan impor. Ya pokoknya Bulog secepatnya," imbuhnya.