Pemerintah Diminta Siapkan Sanksi untuk E-Commerce Tak Patuh Pajak

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah resmi menerbitkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, Kementerian Keuangan perlu melakukan sosialisasi secara masif agar pelaku e-commerce baik pengusaha besar maupun kecil tak kaget dengan adanya aturan ini. Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan konsekuensi pinalti jika pengusaha lalai melaksanakan kewajiban.

"Pasal 3 ayat 3 dan 5 PMK, mewajibkan pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik," ujar Yustinus melalui keterangannya di Jakarta, Senin (14/1).

Orang lain juga bertanya?

"Maka perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform apabila lalai melaksanakan kewajiban," sambungnya.

Yustinus melanjutkan, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang dalam aturan ini akan menambah beban administrasi yang kemudian menimbulkan biaya tinggi. Untuk itu, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut.

"Kunci keberhasilan PMK ini salah satunya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. Untuk itu sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus," katanya.

Lebih lanjut, Yustinus mengapresiasi penerbitan aturan pajak e-commerce yang baru. Kepastian ini menurutnya, sudah lama ditunggu oleh para pelaku usaha.

"Secara substansi cukup moderat, karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN bagi yang memenuhi syarat." tandasnya.

(mdk/idr)