Pemerintah Diminta Tak Anak Emaskan Ojek Online Saat Corona

Merdeka.com - Pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, meminta pemerintah turut memperhatikan nasib pengemudi angkutan umum selain ojek online (ojol) di tengah pandemi virus corona.

Dia mengatakan apabila pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan bantuan berupa cash back untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengemudi ojol, seharusnya diberikan pula bantuan pada seluruh pengemudi transportasi umum yang lainnya.

"Perhatian apa yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun BUMN terhadap angkutan umum itu? Angkutan yang lain juga perlu diperhatikan," kata Djoko dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Rabu (15/4).

"Ketidakadilan ini harus segera diakhiri, supaya ketegangan di kalangan masyarakat bisa mereda. Negara ini sedang dirundung duka janganlah lagi ditambah masalah akibat ketidakadilan itu," tambahnya.

Dia menjelaskan data dari Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terdapat 3.650 perusahaan bus atau angkutan di tahun 2019. Jumlah perusahaan bus atau angkutan itu merupakan gabungan dari 6 jenis layanan, yakni bus antar kota antar provinsi (AKAP); mobil antar jemput antar propinsi (AJAP); bus pariwisata; angkutan sewa; angkutan alat berat; dan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Namun, itu semua belum termasuk bus-bus angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan pedesaan (angkudes), angkutan perkotaan (angkot), bajaj, becak, becak motor, becak nempel motor (bentor) yang datanya ada di Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Bahkan, angkutan roda tiga seperti bajaj sebagai salah satu moda angkutan umum yang beroperasi di Jakarta sudah tidak diperhatikan keberadaannya. Wilayah operasinya sudah dibatasi, ditambah semakin terpuruk di saat ojek daring muncul dengan wilayah operasi tanpa batas. Angkutan bajaj dibiarkan beroperasi tanpa perlindungan, meskipun sebagai angkutan umum yang legal.

"Pengemudi ojol masih punya peluang mendapatkan penghasilan dengan membawa barang. Sementara pengemudi angkutan umum lainnya tertutup peluang itu. Karena mobilitas orang berkurang dan moda yang digunakan dibatasi jumlah penumpangnya," katanya.

Pemerintah banyak menyalurkan kerjasama dengan ojol seperti melalui Kementerian Pertanian yang menggandeng perusahaan aplikator transportasi daring untuk pembelian sembako via daring. Disamping itu, perusahaan transportasi daring dapat banyak sekali funding. Beda halnya dengan perusahaan-perusahaan transportasi lainnya harus berupaya mandiri.

Perlu diketahui publik, bahwa dengan kondisi sekarang ini perusahaan transportasi, seperti taksi, bus dan truk melakukan gerakan bantuan sosial tidak hanya pada pegawainya (pengemudi, knek, teknisi, administrasi) namun juga ke masyarakat yang membutuhkan.

Padahal, perusahaan transportasi itu keuntungannya lebih kecil dibanding perusahaan transportasi daring. Serta hubungan kerja perusahaan angkutan dengan awak angkutannya juga bermitra. Tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan.

Sementara, program perusahaan transportasi daring tidak mengena sasaran langsung mitranya, apalagi untuk memikirkan masyarakat yang lain, masih jauh dari harapan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6