Pemerintah Diminta Tak Bergantung Pada Industri Rokok yang Tidak Menyehatkan
Merdeka.com - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang sehat harus bisa menjaga kesehatan masyarakat. Sehingga tidak boleh bergantung pada sektor-sektor industri yang membuat masyarakat sakit dan merusak lingkungan.
"Kita tidak bisa menyandarkan ekonomi kita ke industri-industri yang membuat kita sakit dan merusak lingkungan, tidak boleh," kata Abdillah dalam konferensi pers Dukungan Kenaikan Cukai Rokok untuk Indonesia Pulih Kembali, Jakarta, Jumat (1/10).
Abdillah menilai sudah seharusnya pemerintah bisa mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar masyarakat sehat dan lingkungan tetap terjaga lestari.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Bagaimana narkoba bisa mengancam keberlanjutan negara? 'Kalau generasi muda kita sudah dihancurkan siapa yang akan melanjutkan keberlanjutan negara ini kalau kita tidak selesaikan dari generasi muda,' pungkasnya.
Untuk itu dia menyarankan agar pemerintah tidak bergantung pada industri hasil tembakau dengan mengharapkan cukai sebagai pendapatan negara. Menurutnya kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi tumbal penerimaan negara.
"Kita tidak boleh menyerahkan pertumbuhan ekonomi kita kepada industri rokok yang tidak menyehatkan. Kesehatan masyarakat tidak boleh ditumbalkan demi penerimaan negara," kata dia.
Dia menambahkan penurunan konsumsi rokok memang menurunkan produksi di industri rokok. Namun secara keuntungan, industri rokok tidak pernah mengalami kerugian. Sebaliknya justru tetap menguntungkan.
"Penjualan rokok mungkin turun dari 430 miliar batang menjadi 230 miliar batang, tapi kan kalau dilihat dari profitnya justru naik," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca SelengkapnyaProduk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaAdhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Baca SelengkapnyaTembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.
Baca SelengkapnyaDengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.
Baca SelengkapnyaRPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.
Baca SelengkapnyaRPP Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari 1.166 pasal. Dari 26 pasal yang ada, cenderung melarang terhadap IHT.
Baca SelengkapnyaSejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.
Baca SelengkapnyaKedua produk regulasi ini berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.
Baca SelengkapnyaGus Ipul mengatakan bahwa pembangunan itu salah satunya dibiayai oleh pajak rokok. Dan yang menghambat pajak rokok ini adalah peredaran rokok ilegal.
Baca Selengkapnya"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Baca Selengkapnya