Pemerintah diminta tak moratorium eksplorasi migas

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha meminta kepada pemerintah untuk tidak mengabulkan permintaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam hal moratorium kegiatan eksplorasi migas. Moratorium sebelumnya diminta karena rendahnya harga minyak dunia.

"Moratorium eksplorasi jangan sampai itu terjadi. Yang kita harapkan eksplorasi tetap. karena cadangan kita bisa hidup atau tidak kan tergantung eksplorasi. Bagaimana kita punya cadangan lebih, kalau eksplorasi dibatasi. Yang perlu ditegaskan di sini pemerintah bisa melakukan banyak hal misalkan perubahan production split misalnya. kita bikin semacam sliding scale seperti gitu. harga minyak berkurang maka splitnya berubah," ujar Satya di Grand Kemang Hotel, Jakarta, Sabtu (30/1).

Satya menegaskan, moratorium hanya akan menghambat eksplorasi migas di masa mendatang. Dia mengkhawatirkan penemuan cadangan baru akan semakin lama.

"Justru kita harus mengubah tipe-tipe kontrak yang kita miliki sekarang dalam situasi yang sulit disesuaikan, makanya kita menggunakan sliding scale. itu seperti Exxon," kata dia.

Oleh karena itu, kata Satya, pemerintah lebih baik menggunakan sliding scale dalam Produc Sharing Contractnya (PSC) nya dibanding moratorium eksplorasi. "Semua kontraktor itu kalau kita link PSCnya dengan profitability pasti senang," paparnya.

"Exxon itu bilang kalau harga minyak di atas USD 80 maka bagi hasilnya pemerintah lebih besar, Exxon lebih kecil. Itu karena dengan kecil saja dia udah untung," jelasnya.

Sebelumnya, para perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meminta pemerintah untuk memberikan insentif eksplorasi dan produksi di tengah anjloknya harga minyak dunia saat ini. Usulan insentif ini dimulai dari masa eksplorasi hingga produksi migas.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan dalam masa eksplorasi, perusahaan KKKS meminta adanya perpanjangan masa eksplorasi tanpa pengurangan masa produksi. Dengan demikian, masa kontrak berpotensi menjadi lebih panjang karena ada moratorium saat harga minyak jatuh. Moratorium ini diperlukan karena KKKS sulit berinvestasi saat harga minyak anjlok.

"Untuk eksplorasi, di Undang-Undang Migas masa eksplorasi 10 tahun. Tapi dalam situasi ini mereka (KKKS) sulit mengajukan dana ke pusat. Mereka usul moratorium di masa eksplorasi sampai kondisi harga minyak naik lagi," ujar Djoko di Jakarta, Jumat (29/1).

Djoko menegaskan, solusi yang menguntungkan kedua belah pihak adalah evaluasi tiap tahun oleh pemerintah. Hal ini untuk menentukan adanya perpanjangan masa eksplorasi atau pengeboran.

"Sekarang biasanya kita perpanjang dua tahun, kita kasih tapi tidak memperpanjang masa produksi, jadi mengurangi masa produksi. Di Masela IDD ini jadi masalah. Ini diminta KKKS jangan dipotong masa produksi," kata dia. (mdk/idr)