Pemerintah diminta tertibkan bisnis gas sebelum buat holding
Merdeka.com - Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pembentukan holding BUMN Migas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pertamina tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara.
Menurut Rini, saat ini revisi tersebut dilakukan bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait untuk kemudian diserahkan kembali ke Sekretariat Negara yang selanjutnya akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah.
"Kalau harmonisasi PP tersebut selesai, diyakini pada September 2016 ini, holding BUMN Migas bisa terwujud," kata Rini beberapa waktu lalu.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana BPH Migas memantau pipa gas? Untuk monitoring data, dalam proses pengangkutan gas bumi Wahyudi mengungkapkan bahwa PT TGI telah mengembangkan dengan mekanisme sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). 'Jadi, Penyaluran, volume, pengangkutan, tekanan, temperatur, komposisi gas bumi, semua sudah terpantau secara online, realtime.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, pemerintah sebaiknya menertibkan praktik bisnis migas yang sangat tidak sehat sebelum membuat holding.
"Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktik bisnis gas yang amat tidak sehat itu, sebelum mendirikan holding migas," ucap Faisal seperti ditulis Antara, Kamis (15/9).
Menurut Faisal, jika pembentukan holding migas dipaksakan maka boleh jadi praktik pemburuan rente bakal melebar dan membesar. "Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi objek bancakan baru," katanya.
Faisal menilai, harga jual gas bumi ke industri menjadi mahal akibat ulah pedagang (trader) yang tidak mempunyai infrastruktur pipa.
"Bertahun-tahun praktik bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente," ujar.
Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut, pemerintah mesti segera menertibkan praktik trader tanpa fasilitas yang telah berburu rente di bisnis gas.
Faisal menegaskan, permasalahan harga gas di Indonesia disebabkan banyaknya pemburu rente gas atau trader bermodal kertas. Bahkan, dia memperkirakan terdapat 60 trader gas atau calo gas yang berbisnis tanpa memiliki infrastruktur gas bumi.
Meski demikian, Faisal mengakui, tidak semua trader sekadar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa dan sebatas menjual kembali ke trader lain.
"Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki data rinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca SelengkapnyaPGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.
Baca SelengkapnyaPerusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.
Baca SelengkapnyaTabung yang sudah berkarat harus segera dibersihkan dan diperbaiki, sehingga, apabila tabungnya ditimbang maka berat kotornya (bruto) sebesar 5 kilogram.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSubsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaJumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun.
Baca Selengkapnya"Cerobong di perusahaan itu belum sesuai standar," kata Ketua Sub Kelompok Penegakan Hukum DLH DKI Jakarta Hugo.
Baca SelengkapnyaDengan demikian takaran isi LPG bisa semakin akurat
Baca SelengkapnyaHarga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca Selengkapnya