Pemerintah Diminta Tetap Waspada Meski Beras RI Surplus 2,85 Juta Ton

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi surplus beras mencapai sekitar 2,85 juta ton di 2018. Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.

Menanggapi itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengatakan, meski mengalami surplus beras, namun pemerintah diminta tetap waspada. Sebab, surplus tersebut akan tercapai apabila produksi beras November - Desember 2019 sesuai target dengan masing-masing 1,5 juta ton.

"Mencapai target produksi beras November - Desember 2018 berat. Alasan yang mendasarinya adalah akhir tahun adalah musim tanam raya, bukan panen raya," kata Rusli dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (15/11).

Rusli menegaskan, surplus beras juga tidak menjadi jaminan harga beras akan stabil. Meski diprediksi surplus namun ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama yakni aksesibilitas, di mana pasokan ada namun tidak tersedia di pasaran.

"Tren harga tinggi di akhir tahun menjadi moral hazard oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari rente dengan penimbunan," katanya.

Kemudian, kedua pasokan ada, namun BULOG terkendala melakukan penyerapan gabah atau beras di masyarakat. Sedangkan BULOG sendiri memiliki ketentuan dalam meyerap beras seperti kadar air dan harga. "Tidak semua beras yang ada dimasyarakat bisa diserap BULOG," imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Rusli, pemerintah perlu memastikan produksi beras November - Desember 2018 apakah sesuai dengan target atau justru sebaliknya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan daerah-daerah yang akan panen pada bulan tersebut guna memastikan panen berhasil dengan cara pengendalian hama dan mitigasi banjir.

Langkah selanjutnya, untuk memastikan produksi beras aman, pemerintah diminta untuk menyusun neraca beras lebih akurat yang up to date dan dinamis. "Pemerintah tidak berhenti menyediakan data produksi beras. Tapi juga data peredaran beras dengan memantau jumlah beras yang keluar dari penggilingan padi," tegasnya.