Pemerintah Diminta Tidak Arogan Terhadap UMKM saat PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah dan stakeholders terkait, tidak arogan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku UMKM selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Aturan pembatasan sosial ketat itu akan dimulai sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. "Kami minta betul agar pemerintah dan stakeholders (terkait) lainnya untuk tidak arogan, tidak represif dalam menindak UMKM," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (27/11).

Ikhsan menyatakan, pemerintah lebih baik mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif ketimbang represif dalam melakukan penindakan terhadap pelaku UMKM selama penerapan PPKM Level 3. Sebab, melalui tindakan yang bersifat persuasif pemerintah dan stakeholders terkait lainnya bisa leluasa menyosialisasikan berbagai ketentuan PPKM Level 3 yang berlaku selama Nataru.

"Dengan demikian, pelaku UMKM domestik bisa memahami aturan-aturan yang berlaku di masa pengetatan pembatasan sosial dan ekonomi," paparnya

Lebih lanjut, Ikhsan menyebut, Akumindo mendukung penerapan kebijakan menerapkan PPKM Level 3 selama masa Nataru. Pengetatan level PPKM itu diperlukan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia akibat tingginya mobilitas masyarakat di momen perayaan Nataru.

"Pada intinya kita mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM level 3," tandasnya.

Pemerintah Tetapkan Seluruh Indonesia PPKM Level 3

Pemerintah menetapkan penerapan PPKM Level 3 untuk seluruh Indonesia. PPKM Level 3 akan diberlakukan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, aturan itu demi mencegah lonjakan kasus Covid-19 saat libur panjang.

"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru secara daring, Rabu (17/11).

Ia menjelaskan, wilayah yang berstatus PPKM level 1 dan 2 akan dipukul rata menjadi level 3. "Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," tegasnya.

Muhadjir menambahkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

"Inmedagri Ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021," ujarnya.