Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta tunda impor gas dari Singapura

Pemerintah diminta tunda impor gas dari Singapura Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (LNG) dari Singapura. Menurutnya, produksi dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (13/9).

Apalagi, menurut dia, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir pada 2018. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," katanya.

Dia menilai langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan juga memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat. "Kerasnya usaha pemerintah untuk mengimpor LNG dari Singapura membuktikan minimnya terobosan dan tidak cermat dalam mengelola neraca gas nasional," kata legislator asal Jawa Timur itu.

Rofi menambahkan produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri. Sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen.

Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 persen. Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen. Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD.

Kementerian ESDM memproyeksikan proyek listrik 35.000 MW membutuhkan gas bumi 1.100 MMSCFD. "Jika pemerintah cermat, dari angka-angka itu terlihat bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gas buminya sendiri tanpa harus melakukan impor. Termasuk, untuk proyek listrik 35.000 MW, masih dapat dipenuhi dari produksi gas bumi di dalam negeri," ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, masih ada pula tambahan potensi pasokan gas bumi Blok Masela yang cukup besar.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM Sebut Produksi Gas Alam Cair Membludak di 2026, Indonesia Dapat Apa?
Kementerian ESDM Sebut Produksi Gas Alam Cair Membludak di 2026, Indonesia Dapat Apa?

Kondisi tersebut bakal menyebabkan banyaknya hasil produksi LNG yang belum terkontrak atau memiliki pembeli (uncommitted cargo).

Baca Selengkapnya
Indonesia Terancam Kekurangan Gas di 2025, Ini Penyebabnya
Indonesia Terancam Kekurangan Gas di 2025, Ini Penyebabnya

Peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari ladang tua di wilayah Jawa Barat dan Sumatera.

Baca Selengkapnya
Cadangan Gas Alam Melimpah, Tapi RI Masih Impor 5,5 Juta Ton LPG per Tahun
Cadangan Gas Alam Melimpah, Tapi RI Masih Impor 5,5 Juta Ton LPG per Tahun

Impor LPG Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan.

Baca Selengkapnya
Kebutuhan LNG untuk Gas Industri dan Ekspor Diprediksi Bakal Terus Membesar
Kebutuhan LNG untuk Gas Industri dan Ekspor Diprediksi Bakal Terus Membesar

Nanang percaya permintaan atas LNG ke depan secara domestik bakal naik terus.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Ungkap Kontrak Janggal PGN: Tak Bisa Kirim Gas ke Singapura, Malah Didenda Rp18 Triliun
Rieke PDIP Ungkap Kontrak Janggal PGN: Tak Bisa Kirim Gas ke Singapura, Malah Didenda Rp18 Triliun

PGN berpotensi mengalami kerugian karena harus membayar ganti rugi kepada Gunvor yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan

Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Sering Impor LPG, Indonesia Rugi Rp63,5 Triliun Per Tahun
Gara-Gara Sering Impor LPG, Indonesia Rugi Rp63,5 Triliun Per Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan kerugian negara akibat impor gas lLPG yang terlalu banyak.

Baca Selengkapnya
Indonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Indonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan

Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Indonesia Masih Punya Banyak PR Buat Setop Impor BBM dan LPG di 2030
Indonesia Masih Punya Banyak PR Buat Setop Impor BBM dan LPG di 2030

Pemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.

Baca Selengkapnya
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Baca Selengkapnya