Follow
Pemerintah Diminta Waspadai Bisnis Fintech Ilegal
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, meminta Pemerintah agar bersikap konsisten dalam penanganan dan pengawasan bisnis financial technology alias fintech, terutama praktik fintech ilegal.
"Konsisten diperlukan untuk perkembangan fintech, harus mampu melindungi pihak terkait akibat penyalahan teknologi," kata dia di Jakarta, Selasa (26/3).
Berdasarkan catatannya, pada tahun lalu terdapat sekitar 277 bisnis fintech yang dinyatakan ilegal oleh Satgas Fintech Ilegal. Kenyataan ini, lanjut Bambang tentu meresahkan masyarakat
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
"LBH mencatat masalah lain bermunculan fintech ilegal 227 sebagian besar luar negeri, operasi tanpa izin," ucapnya.
Politisi Golkar ini tak menampik bahwa fintech telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, pengawasan optimal serta ketegasan dalam menindak fintech ilegal tetap harus diperkuat. "Pemerintah harus bersikap tegas, pemerintah perlu regulasi dan konsisten," tegasnya.
"Pemerintah memberikan pengawasan lebih tepat pelaku usaha. OJK tanggung jawab mengatasinya, perlu memiliki aturan UU yang melirik payung hukum di industri ini," tandas Bambang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Entitas ilegal tersebut terdiri dari pinjol hingga pinjaman pribadi.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya
Bappeti kembali blokir entitas situs website yang menawarkan investasi ilegal.
Baca Selengkapnya
BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.
Baca Selengkapnya
Saat ini banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan sangat besar.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data PPATK, angka transaksi judi online mencapai Rp327 triliun pada 2023.
Baca Selengkapnya
Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS dan Whatsapp.
Baca Selengkapnya
Untuk mewaspadai investasi ilegal, masyarakat perlu mengenali karakter dan modus investasi ilegal.
Baca Selengkapnya
Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.
Baca Selengkapnya
Maraknya kejahatan di sektor keuangan digital juga dipengaruhi oleh indeks literasi keuangan di Indonesia yang masih rendah.
Baca Selengkapnya
Komisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca Selengkapnya