Pemerintah dinilai belum siap ubah penyaluran raskin lewat kartu
Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ichsan Firdaus, meminta pemerintah untuk tak buru-buru mengeksekusi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara luas. Sebab, menurut dia, butuh kesiapan panjang untuk penerapannya.
"Saya ragu apa pemerintah siap. Karena jalur distribusi harus disiapkan. Misalnya pembentukan e-warung yang ada di seluruh Indonesia, terus infrastruktur EDC apakah pemerintah sudah siap, kemampuan broadband Internet dan sebagainya," ungkapnya dalam diskusi bertema 'Beras Jadi Komoditas Strategis, Lagi', di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).
Dia lebih setuju bila program tersebut diterapkan dulu di beberapa tempat untuk kemudian dievaluasi. Dari sana, diharapkan ditemukan formula yang baik sebelum diberlakukan ke seluruh Indonesia.
-
Kapan batas waktu bagi RS untuk menerapkan KRIS? Adapun, pemerintah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan KRIS paling lambat Juni 2025.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Kenapa DPR mendukung perubahan ujian praktik SIM? Komisi III mengapresiasi respon cepat Korlantas dalam melakukan adaptasi kebijakan, karena intinya ujian sim ini materinya harus relevan. Yg saya liat selama ini materinya seperti jalur angka 8 itu agak tidak masuk akal.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Kenapa Rusun Nagrak disiapkan? Lebih lanjut, Joko mengungkit rumah susun (Rusun) Nagrak yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai tempat relokasi bagi warga eks Kampung Bayam yang tak memiliki hunian.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Bertahap saja, saya setuju dengan uji coba di 44 kota dulu, lalu lihat efektivitas kesiapan infrastruktur e-warung nya," katanya.
Selain infrastruktur, masyarakat harus lebih dulu diberikan pengetahuan seputar BPNT. Mengingat masih cukup banyak masyarakat yang terbiasa dengan bantuan langsung seperti Rastra.
"Masyarakat terbiasa terima Rastra terus ke BPNT dan masyarakat belum siap, pemerintah harus antisipasi itu. Jadi tidak bisa siapkan BPNT tanpa tahu kesiapan apa yang harus dilakukan pemerintah," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSubsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca SelengkapnyaProgram makan bergizi gratis baru akan diterapkan Januari 2025.
Baca SelengkapnyaAlasannya program ini bisa mengurangi impor gas elpiji (LPG).
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca SelengkapnyaCawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanye di Wonogiri dengan menemui ribuan warga di Desa Ngadirejo Kidul, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaBagi Gibran, besaran program makan siang gratis masih di kisaran Rp15.000 per porsi.
Baca SelengkapnyaTeguh tidak menjelaskan secara lengkap kapan pemberian uji coba MBG di Kepulauan Seribu akan dilakukan.
Baca Selengkapnya