Pemerintah Dinilai Gagal Optimalkan Utang untuk Penyelamatan Ekonomi Saat Pandemi

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlebar defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar 0,2 persen pada 2021. Dengan pelebaran tersebut maka defisit 2021 menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 5,5 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai, bahwa defisit APBN akan semakin lebar sebagai akibat dari ekspansi fiskal untuk menyelamatkan perekonomian di saat pandemi. Hal ini terlihat dengan adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen pada 2019, menjadi 6,3 persen pada 2020.

"Diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen di 2021. Tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini," kata Anis di Jakarta, Jumat (19/2).

Meski begitu defisit merupakan langkah normal di saat resesi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun turut memberikan catatannya terkait sebagian besar defisit APBN yang dibiayai utang. Menurutnya semakin lebar defisit, semakin besar juga utang.

"Untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang sering terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan uang," paparnya.

Dia mengungkapkan pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Akan tetapi, data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN hingga akhir 2020 belum maksimal, hanya sebesar 83 persen.

"Hal ini tentu merugikan, karena utang yang sudah ditarik pemerintah, gagal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional," ujar legislator dapil DKI Jakarta I itu.

Sorotan lainnya terkait primary balance Indonesia yang dalam beberapa tahun ini selalu tercatat negatif. Ketika primary balance negatif artinya pemerintah sedang menjalankan kebijakan gali lubang tutup lubang.

"Pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang lama. Hal ini tentu bukan pertanda baik untuk keberlangsungan fiskal Indonesia," tegas Anis.

Utang Pemerintah Naik Menjadi Rp 6.074 T Akhir 2020

Sebagai catatan, sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari APBN KITA, Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat sampai akhir Desember 2020 utang dalam bentuk SBN mencapai Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang.

Adapun rinciannya terdiri dari pasar domestik dan valas. Dari pasar domestik terkumpul Rp4.025,62 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara sebanyak Rp3.303,78 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp721,84 triliun.

Sedangkan dari valas totalnya Rp1.196,03 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp249,66 triliun.

Sementara itu, sisa utang pemerintah berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp840,94 triliun.

Lebih rinci, komponen pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral, multilateral dan bank komersial. Antara lain pinjaman bilateral sebanyak Rp333,76 triliun, pinjaman multilateral Rp464,21 triliun dan pinjaman bank komersial Rp42,97 triliun.