Pemerintah dinilai masih lemah atasi konflik lahan kelapa sawit

Merdeka.com - Sawit Watch mencatat jumlah konflik antara komunitas dengan pengusaha perkebunan mencapai 776 konflik pada 2015. Banyaknya konflik tersebut dipengaruhi lambatnya kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan secara holistik, sehingga jumlahnya terus meningkat.

Wakil Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo mengatakan, pemerintah masih menggunakan cara lama dalam menyelesaikan konflik. Sehingga, reformasi agraria dalam membereskan ketimpangan kepemilikan lahan dan penurunan konflik akan sulit terealisasikan.

"Di perkebunan sawit, jumlah konflik yang ada sekarang itu naik. Bagaimana tidak, pemerintah sekarang menyelesaikan konflik itu masih case by case, satu per satu. Jadi lama penyelesaiannya dan janji penyelesaian konflik secara holistik itu tidak tercapai," kata Achmad dalam diskusi Kedaulatan Pangan di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (30/12).

Salah satu lemahnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik terbukti dalam pencabutan perluasan lahan sawit yang belum terealisasikan. Sayangnya, belum ada kebijakan riil dari pemerintah pusat untuk mengatur pencabutan izin tersebut.

Alasannya, lanjut dia, saat ini izin perluasan lahan perkebunan kelapa sawit masih dipegang oleh pemerintah daerah dan provinsi, seperti bupati dan walikota. Sehingga, meski sudah ada pernyataan akan dicabut, hal itu tidak akan berpengaruh selama izin masih dipegang oleh pemerintah daerah dan provinsi.

"Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa izin ekspansi lahan akan dicabut. Tidak akan saya dengarkan, kecuali Pak Jusuf Kalla membuat suatu kebijakan untuk menarik izin dari pemerintah daerah untuk diatur oleh pemerintah pusat," pungkas dia. (mdk/sau)