Pemerintah Dinilai Tepat Beri Subsidi Pertalite dkk
Merdeka.com - Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Katarina Setiawan menilai, efektif upaya pemerintah untuk meredam laju inflasi melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Per Juli 2022, tingkat inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM Bersubsidi dapat membuat inflasi inti tahun 2022 tetap terjaga di kisaran rentang target BI 2 persen sampai 4 persen," kata dalam konferensi pers virtual Market & Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa (9/8).
Katarina menyampaikan, komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi tak lepas dari meningkatnya penerimaan negara dari ekspor komoditas energi. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara yang menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas batu bara.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
-
Bagaimana Banyuwangi kendalikan inflasi? Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Bagaimana Pertamina mendorong pertumbuhan ekonomi? 'Karena inilah kekuatan Indonesia,'ujar Nicke.
Selain subsidi BBM, terjaganya laju inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 persen. Menyusul, masih terjaganya laju inflasi inti sebesar 2,63 persen.
"Indonesia masih akan berada dalam siklus pemulihan ekonomi. Bisa disimpulkan bahwa siklus ekonomi Indonesia berbeda dibandingkan negara maju, dan merupakan hal yang positif bagi Indonesia," tutupnya.
Anggaran Subsidi Bisa Dipakai Bangun Ibu Kota Baru
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaruh perhatian serius pada lonjakan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) imbas kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina. Tercatat, nilai subsidi BBM mengalami pembengkakan dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun di 2022.
Berkaca pada kondisi tersebut, Presiden Jokowi menyebut tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mampu menanggung beban subsidi energi bagi rakyatnya. Mengingat, nilai anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah tersebut telah melebihi biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun.
"(Anggaran subsidi BBM) bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota (IKN) karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita tidak ngerti angka, kita tidak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," kata Presiden Jokowi dalam acara Rakernas PDI Perjuangan di Lenteng Agung.
Presiden Jokowi melanjutkan, harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk setiap liter yang tersedia di SPBU milik Pertamina masih jauh dari nilai keekonomian yang berlaku saat ini. Mengingat, ada andil gelontoran dana subsidi di dalamnya.
Orang nomor satu di Indonesia ini mencontohkan, bahan bakar minyak harga BBM di RI tergolong murah dibandingkan negara lainnya. Mengingat, harga BBM Misalnya Singapura mencapai Rp 31.682 per liter, Thailand Rp 20.878 per liter, dan Jerman Rp 31.390 per liter.
"Nah, kita masih Rp 7650," tekan Jokowi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan harga minyak dunia saat ini akan berpengaruh kepada harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaPergerakan inflasi pangan dapat memberi tekanan besar terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaTren kenaikan harga minyak dunia timbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMelalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.
Baca SelengkapnyaDari angka tersebut disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp110,9 triliun.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca Selengkapnya