Pemerintah Diusulkan Bentuk Dewan Tangani Krisis Ekonomi Akibat Corona
Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng mendorong pemerintah segera membentuk dewan atau badan khusus yang dikomandoi langsung oleh Presiden Jokowi untuk penanganan krisis akibat pandemi Covid-19. Sebab, krisis pandemi ini lebih berbahaya dibandingkan krisis ekonomi 1998.
"Harusnya ada Dewan khusus dipimpin oleh presiden dan di isi oleh orang yang ahli di bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ini untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan pandemi covid-19," kata Tanri Abeng dalam diskusi virtual dengan tajuk Kerancuan Manajemen Pandemi Covid-19, Selasa (12/5).
Dia menjelaskan badan khusus tersebut nantinya hanya akan bekerja selama krisis pandemi berlangsung. Tugas mereka difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk memperbaiki ekonomi nasional yang tengah terpuruk akibat pandemi covid-19.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Mengapa Tanri Abeng ditunjuk jadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Apa jasa Tanri Abeng untuk Indonesia? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
Menurutnya, dampak pandemi covid-19 lebih serius daripada situasi krisis ekonomi pada masa orde baru di tahun 1997 sampai 1998. Sebab, pandemi ini tak hanya memukul roda perekonomian nasional tetapi juga berdampak buruk pada sektor kesehatan dan sosial masyarakat.
Terlebih lagi, pandemi juga berdampak buruk bagi kondisi perekonomian global. Setelah semua negara mengalami kesulitan ekonomi akibat penerapan aturan lockdown atau karantina wilayah sehingga menghentikan aktivitas ekonomi.
Untuk itu, pembentukan dewan atau badan khusus untuk menjamin ketahanan perekonomian nasional. Mengingat, sejumlah permasalahan ekonomi mulai timbul di sejumlah daerah seperti pemutusan hubungan kerja yang mulai marak dilakukan oleh sejumlah perusahaan sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.
Oleh karenanya, melalui badan khusus diharapkan pengambilan keputusan ekonomi dapat segera dilakukan. Imbasnya dapat terhindarkan dari proses birokrasi yang berbelit dan mengenyampingkan kepentingan politik disaat krisis akibat pandemi covid-19.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional diantaranya untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional.
Baca SelengkapnyaDewan ini sempat tidak lagi terdengar di pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPembentukan Dewan Ekonomi Nasional diantaranya untuk lebih menunjang keberhasilan kabinet.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaFungsi Dewan Ekonomi Nasional yaitu memberi nasehat kepada Presiden di bidang ekonomi.
Baca SelengkapnyaPerekonomian sebuah negara yang terus berkembang terlihat dari transaksi yang makin berkembang dan semakin canggih.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, untuk menghadapi krisis global dibutuhkan kekompakan dan solidaritas antarnegara.
Baca SelengkapnyaSebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca SelengkapnyaDengan bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia serta keharusan Indonesia segerakeluar dari middle income trap.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca Selengkapnya