Pemerintah Dorong Pembangunan 5 Destinasi Super Prioritas Jelang KTT G-20 2022

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (5 DPSP) secara virtual pada Selasa (24/8) kemarin. Tujuannya untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas kesehatan di 5 DPSP untuk pelaksanaan KTT G-20 pada 2022 mendatang.

"Tujuan utama dalam peningkatan kualitas di 5 DPSP berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, integrasi data berbasis sistem informasi geografis dan ketersediaan infrastruktur," ujar Menko Luhut dalam pernyataannya, Rabu (25/8).

Menko Luhut menekankan bahwa 5 DPSP akan disiapkan sebagai bagian dari rangkaian acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tahun 2022.

"G20 ini akan menjadi ajang pertunjukan bagi peserta dan wisatawan terhadap destinasi pariwisata berkualitas yang bertumpu pada pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemuliaan nilai-nilai tradisional," terangnya.

Terkait dengan fasilitas kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rakor virtual menjelaskan tentang peningkatan sebaran puskesmas dan rumah sakit pada 5 DPSP, serta digencarkannya vaksinasi.

"Vaksinasi di 5 DPSP melalui data Kemenkes, yang sudah tinggi di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Sementara yang masih rendah di daerah Jawa Tengah, NTT dan NTB," jelas Menkes Budi.

Selanjutnya

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan tentang percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. "Terkait dengan akses internet, di Mandalika telah dibangun 74 titik, Labuan Bajo 153 titik, Danau Toba 123 titik, Borobudur 1 titik dan Likupang 7 titik," sebutnya.

Secara keseluruhan, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan berkoordinasi dan bersinergi untuk memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas di kelima DPSP berjalan secara maksimal.

Turut hadir dalam rakor ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Cipta Karya, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur NTT, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Magelang, Bupati Manggarai Barat, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir, Bupati Pakpak Bharat, dan Bupati Dairi.