Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Perpanjangan Diskon Pajak

Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Perpanjangan Diskon Pajak ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan tetap memberikan berbagai stimulus di sektor keuangan. Instrumen APBN bakal terus dimanfaatkan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Salah satunya penggunaan APBN untuk membiayai berbagai insentif pajak yang diperpanjang sampai akhir 2021.

“Insentif pajak mayoritas kita perpanjang sampai dengan Desember. Program-program prioritas dari pemerintah kita berikan untuk memastikan supaya ada kegiatan padat karya," kata Suahasil dikutip dari situs Kemenkeu.go.id, Jakarta, Sabtu (7/8).

Bagi dunia usaha, pemerintah akan memberikan bantuan kepada UMKM dan korporasi. Mulai dari subsidi bunga , penempatan dana, penjaminan kredit hingga bantuan produktif bagi usaha mikro.

"Penjaminan kredit dan bantuan produktif usaha mikro kita berikan. Ini adalah untuk membantu dunia usaha,” kata dia.

Suahasil meminta kepada dunia perbankan khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar terus meningkatkan efisiensi. Sebab di masa depan akan ada perubahan dalam bekerja dengan gaya yang berbeda.

“Kita akan lebih go digital, kita harus memiliki new way of working," kata dia.

Dia berharap fungsi perbankan yang melakukan intermediasi bisa mendorong semua level pelaku usaha. Mulai dari yang mikro, menengah, hingga besar agar bisa mencari sumber-sumber pertumbuhan baru.

Suahasil memberikan apresiasi kepada perbankan yang membantu dunia usaha untuk beradaptasi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Saya ingin juga outreach kepada dunia usaha, terus upayakan kegiatan ekonomi, perbankan terus upayakan intermediasi, kita tumbuhkan credits growth. Pertumbuhan kreditnya mengikuti pertumbuhan ekonominya kemudian juga naik,” sambungnya.

Perbankan yang memiliki fungsi intermediasi diharapkan bisa melakukan outreach ke dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit di perekonomian Indonesia.

“Fungsi perbankan untuk melakukan pembinaan dunia usaha dilakukan karena di situ ada bisnis. Fungsi intermediasi dilakukan juga karena itulah yang menjadi gerak ekonomi kita ke depan,” ujarnya.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjamin Simpanan dalam KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan. Apalagi dengan pemulihan ekonomi yang mendorong inklusi keuangan secara bersamaan dan mendorong pendalaman sektor keuangan kita. Sehingga momentum pemulihan ini harus digunakan untuk mendorong ketiganya

“Kita menjaga dari keseluruhan otoritas. Kita menjaga stabilitas sistem keuangan, pada saat yang bersamaan kita ingin mendorong inklusi keuangan,” kata dia.

Peningkatan gerak ekonomi masyarakat diharapkan terus konsisten seiring dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sejalan dengan vaksinasi yang masih berlangsung, Wamenkeu berharap seluruh masyarakat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menahan peningkatan kasus Covid-19.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,2 Persen, Ini Penopangnya
Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,2 Persen, Ini Penopangnya

Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat

Kinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
Kinerja APBN Surplus Rp152 Triliun, Bea Cukai Beri Kontribusi Rp135 Triliun
Kinerja APBN Surplus Rp152 Triliun, Bea Cukai Beri Kontribusi Rp135 Triliun

Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.

Baca Selengkapnya
APBN Tahun 2024 Usung Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan
APBN Tahun 2024 Usung Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan

Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.

Baca Selengkapnya