Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Perpanjangan Diskon Pajak
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan tetap memberikan berbagai stimulus di sektor keuangan. Instrumen APBN bakal terus dimanfaatkan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Salah satunya penggunaan APBN untuk membiayai berbagai insentif pajak yang diperpanjang sampai akhir 2021.
“Insentif pajak mayoritas kita perpanjang sampai dengan Desember. Program-program prioritas dari pemerintah kita berikan untuk memastikan supaya ada kegiatan padat karya," kata Suahasil dikutip dari situs Kemenkeu.go.id, Jakarta, Sabtu (7/8).
Bagi dunia usaha, pemerintah akan memberikan bantuan kepada UMKM dan korporasi. Mulai dari subsidi bunga , penempatan dana, penjaminan kredit hingga bantuan produktif bagi usaha mikro.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang BNI lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? BNI terus berupaya menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui agenda transformasi yang dijalankan secara komprehensif dan tetap relevan dengan kebutuhan nasabah.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Penjaminan kredit dan bantuan produktif usaha mikro kita berikan. Ini adalah untuk membantu dunia usaha,” kata dia.
Suahasil meminta kepada dunia perbankan khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar terus meningkatkan efisiensi. Sebab di masa depan akan ada perubahan dalam bekerja dengan gaya yang berbeda.
“Kita akan lebih go digital, kita harus memiliki new way of working," kata dia.
Dia berharap fungsi perbankan yang melakukan intermediasi bisa mendorong semua level pelaku usaha. Mulai dari yang mikro, menengah, hingga besar agar bisa mencari sumber-sumber pertumbuhan baru.
Suahasil memberikan apresiasi kepada perbankan yang membantu dunia usaha untuk beradaptasi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Saya ingin juga outreach kepada dunia usaha, terus upayakan kegiatan ekonomi, perbankan terus upayakan intermediasi, kita tumbuhkan credits growth. Pertumbuhan kreditnya mengikuti pertumbuhan ekonominya kemudian juga naik,” sambungnya.
Perbankan yang memiliki fungsi intermediasi diharapkan bisa melakukan outreach ke dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit di perekonomian Indonesia.
“Fungsi perbankan untuk melakukan pembinaan dunia usaha dilakukan karena di situ ada bisnis. Fungsi intermediasi dilakukan juga karena itulah yang menjadi gerak ekonomi kita ke depan,” ujarnya.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjamin Simpanan dalam KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan. Apalagi dengan pemulihan ekonomi yang mendorong inklusi keuangan secara bersamaan dan mendorong pendalaman sektor keuangan kita. Sehingga momentum pemulihan ini harus digunakan untuk mendorong ketiganya
“Kita menjaga dari keseluruhan otoritas. Kita menjaga stabilitas sistem keuangan, pada saat yang bersamaan kita ingin mendorong inklusi keuangan,” kata dia.
Peningkatan gerak ekonomi masyarakat diharapkan terus konsisten seiring dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sejalan dengan vaksinasi yang masih berlangsung, Wamenkeu berharap seluruh masyarakat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menahan peningkatan kasus Covid-19.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaKonsumsi rumah tangga sendiri merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaSelain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca Selengkapnya