Follow
Pemerintah dorong pengembang perumahan bangun daerah perbatasan
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk terus mengembangkan perumahan dan pemukiman di kawasan perbatasan. Ini dinilai penting agar tidak kalah daya saing dengan negara tetangga.
"Kita mempunyai kawasan perbatasan yang baik, bangun kawasan perbatasan bukan hanya baik tapi jangan kalah dengan luar negeri, untuk REI di perbatasan bisa membangun kawasan perbatasan daerah," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11).
Bukan hanya itu, nantinya Basuki juga akan membantu para pengembang untuk memudahkan segala pengurusan perizinan yang terbilang masih rumit. "Perizinan, ada 28 perizinan harus dilalui, sesuai dengan misi presiden one stop service, jadi itu niat kami," jelas dia.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
-
Siapa yang membantu proses pembangunan rumah? Meskipun melewati jangka waktu yang ditargetkan, Mona dan Indra tetap bersyukur serta bahagia dalam proses pembangunan rumah baru mereka.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
Dia meyakinkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia bakal menjanjikan. Pasalnya, Presiden Jokowi telah berjanji mengalihkan anggaran subsidi ke belanja yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.
"Pengalihan subsidi BBM akan dialihkan menambah anggaran infrastruktur di Indonesia, sebesar Rp 714 triliun ke arah produktif ke arah infrastruktur ke depan," ungkapnya.
Untuk itu di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014 Basuki meminta agar dapat membuat rekomendasi hasil seminar yang selanjutnya akan dibahas oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
"Harapannya, merumuskan kebijakan perumahan ke depan, mudah-mudah aspirasi bisa dibawakan ke bapak wapres. Rekomendasi seminar yang menjadi masukan policy perumahan ke depan," tutup dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca Selengkapnya
Bahkan, Anies berencana memberikan KPR kepada masyarakat yang membangun rumahnya sendiri.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
Pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Penyediaan pasokan rumah juga kerap terkendala akibat persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pengembang relatif banyak.
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Selengkapnya
Pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Maruarar mengusulkan konsep gotong royong alias kolaborasi dalam pembangunan tiga juta rumah dalam satu tahun.
Baca Selengkapnya