Pemerintah dorong program kemitraan tingkatkan pemberdayaan petani

Merdeka.com - Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Ahmad Erani Yustika mengatakan kemitraan petani rakyat dan korporasi merupakan bagian vital untuk dievaluasi dan disusun, guna menempatkan petani sebagai subjek yang berdaulat.

Untuk itu, program kemitraan sangat penting untuk memberdayakan petani Indonesia. Kemitraan tersebut tidak hanya mendorong relasi antara petani dengan pengusaha, namun bagaimana dalam jangka panjang petani memiliki keberdayaan.

"Dengan begitu aneka inisiasi untuk mengembangkan diri mereka sendiri secara lebih baik khususnya dari sisi ekonomi jadi bisa lebih terbuka. Salah juga jika memaksa untuk membangun kemitraan semacam ini semata untuk melanggengkan situasi yang ada. Tidak ada upaya untuk membangun ekspansi warga atau komunitas yang selama ini tidak dibantu tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan jadi lebih penting," kata Erani di Jakarta, Senin (30/10).

Dia menjelaskan, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan tersebut. Pertama, harus ada ruang yang memungkinkan petani membangun ekspansi kapabilitasnya, salah satunya terkait transfer pengetahuan.

"Ekspansi kapabilitas itu dimensinya banyak, salah satunya yang paling penting mereka musti mengetahui secara stategis isu-isu yang penting bagi pemberdayaan diri mereka sendiri," imbuhnya.

Kedua, dimensi pemberdayaan adalah menyusun kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Menurutnya, desa merupakan tempat di mana sumber daya ekonomi berasal, dengan seluruh kekayaan yang beraneka ragam. Sayangnya, sumber daya ekonomi tersebut tidak dipegang oleh masyarakat setempat, melainkan berada di tangan pengusaha atau korporasi.

"Khususnya di perkebunan, itu 90 desa yang masuk kawasan perkebunan sumber daya ekonominya tidak dipegang oleh desa, tapi korporasi atau pelaku usaha di luar desa itu sendiri. Kepemilikan lahan itu sangat penting bagi petani," jelas Erani.

Ketiga, pemberdayaan itu tidak boleh lepas dari sistem nilai di masing-masing tempat. Setiap wilayah memiliki sistem nilai yang membangun pengetahuan dan kearifan lokal. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, maka masyarakat bisa mengelola perekonomian daerahnya namun tetap menjunjung kelestarian lingkungan.

"Karena pengetahuan dan sistem nilai yang basisnya ada di masing-masing wilayah cenderung diabaikan. Saya berharap agar praktek-praktek semacam ini bisa digali sehingga kekayaan dan pengetahuan lokal itu menjadi kekuatan dari program keberdayaan," jelasnya.

Saat ini, pemerintah tengah menggenjot aspek posisi tawar petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebab, selama ini meski produksi dari petani di Indonesia meningkat, namun perekonomian mereka tidak bisa meningkat.

Menurut Erani, petani dalam negeri selama ini hanya menjadi penerima harga (price taker) dari transaksi yang ada. Untuk itu, petani harus membangun kemitraan atau membuat organisasi antar petani agar memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri.

"Tidak ada petani yang menjadi price maker (pembuat harga). Sehingga, nantinya fungsi kemitraan harus masuk pada isu terkait menjembatani petani untuk tujuan lebih besar, salah satunya menciptakan nilai tambah," ujarnya.

Menurutnya, untuk bisa mencapai tujuan pemberdayaan petani, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam kemitraan. Di antaranya, harus ada common understanding, yakni pemahaman yang sama dan utuh antar pelaku yang hendak menjalin kerja sama sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua pihak.

Selain itu, harus ada mutual agreement, yakni kesepakatan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dia menilai, masih banyak program kemitraan yang hanya menguntungkan satu pihak, sehingga tidak ada keadilan yang diciptakan dalam kerja sama tersebut.

"Maka tidak boleh terjadi dalam hal-hal operasional berlaku aturan main yang tidak adil antar pelaku. Kerap kali progam kemitraan di Indonesia dalam kajian Indef itu menyebutkan cenderung sebagian besar model kemitraan belum menguntungkan semua pihak. Ada salah satu yang diuntungkan," kata Erani.