Pemerintah dorong swasta garap infrastruktur

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah mendorong perusahaan swasta menggarap proyek infrastruktur nasional. Ini menyusul adanya pelarangan perusahaan pelat merah keroyokan menggarap proyek infrastruktur.

"BUMN dilarang join dengan BUMN, harus dengan swasta," tutur

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjodjono, Jakarta, Rabu (6/4).

Orang lain juga bertanya?

Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.

Taufik menjelaskan proyek senilai di bawah Rp 50 miliar mesti digarap swasta. Menurutnya, ini merupakan upaya perluasan peran swasta terhadap proyek infrastruktur nasional.

"Proyek di bawah Rp 50 miliar, BUMN tidak diperkenankan untuk masuk‎, tahun kemarin mungkin belum efektif, tapi tahun ini akan kami pertegas," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kontruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan banyak potensi yang bakal dilakukan kerjasama antara Pemerintah dan perusahaan swasta di Indonesia. Antara lain, seperti tol, listrik dan lainnya masih perlu dikembangkan dengan baik.

"Kontruksi yang dikerjakan swasta masih rendah, BUMN masih berada di depan, dimana yang sebenarnya proyek kecil bisa diserahkan kepada swasta untuk dikerjakan lebih baik, tapi malah BUMN yang diberikan, swasta harus diberikan kesempatan."

(mdk/yud)