Pemerintah fasilitasi investor 46 pembangkit energi terbarukan raih pendanaan asing

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sebanyak 46 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang telah ditandatangani kontraknya atau Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN (Persero) dengan pengembang swasta atau Independen Power Producer (IPP) terancam batal dibangun. Alasan utama terhambatnya pengembangan proyek-proyek tersebut dikarenakan investor mengalami kendala dalam memperoleh pendanaan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan pemerintah berupaya memfasilitasi 46 investor tersebut untuk mendapatkan pendanaan dari luar negeri.

"Makanya pendanaan diperoleh dari luar, karena itu BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dibuat satu kelompok 10-20 perusahaan, akan diusahakan Kemenkeu untuk diberikan insentif. Tidak mungkin mereka yang pinjam sendiri, harus satu kelompok gabungan, kira-kira itu konsepnya dan inisiatif sedang diusahakan Kemenkeu bersama Bappenas," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/6).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengakui bahwa terhambatnya pengembangan proyek pembangkit listrik tersebut dikarenakan investor mengalami kesulitan pendanaan, terutama investor pembangkit dengan kapasitas kecil. Dengan bantuan fasilitasi pendanaan yang dilakukan pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan para investor dapat lebih terbantu untuk mengakses pendanaan serta terus melanjutkan proyek.

"40-an PPA itu kesulitan pendanaan. Tapi bukan pemerintahnya yang pinjem mereka pinjem, tapi mereka dikelompokan. Jadi katakanlah perusahaan itu pinjam USD 2 juta ya kalikan 40 jadi USD 80 juta, karena pinjaman dari luar itu kan sifatnya jangka panjang dan bunga rendah tapi jumlahnya juga signifikan," jelas dia.

Meskipun demikian, dia mengatakan, kelancaran proses mendapatkan pinjaman tersebut sangat bergantung pada keseriusan investor dalam memenuhi syarat yang dibutuhkan. "Masalah target waktu ya kita serahkan kembali pada para investor dan developer Meraka harus siapkan proper yang luar biasa beratnya ya kan. Nggak bisa semua dibikinin Kemenkeu nggak mungkin. Menyiapkan proposal itu masing masing ya kan. Siapkan promosi dan sebagainya," tandasnya.

(mdk/bim)