Pemerintah gelar operasi pasar hingga Maret 2018 jamin ketersediaan beras

Merdeka.com - Pemerintah mulai melakukan operasi pasar (OP) menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). OP ini dalam rangka mengatasi kelangkaan beras medium.

OP akan digelar mulai Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018, dengan rencana distribusi sebanyak 75.000 ton. Adapun harga eceran tertinggi (HET) untuk beras OP sebesar Rp 8.100 per kilogram (Kg).

"OP ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjaga stabilitas baik stok maupun harga komoditi bahan pokok khususnya beras," kata Direktur Utama PT Food Station, Arief Prasetyo Adi, di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta (10/10).

Arief menjelaskan, pelaksanaan OP kali ini menyertakan sejumlah aturan yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari pedagang. Hal tersebut untuk memastikan OP dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan.

"Nanti ada tim yang akan mengecek dan melakukan pengawasan," ujarnya.

Dia berharap, gelaran OP kali ini bisa berlangsung sukses. "Mudah-mudahan OP tahun ini berlangsung lebih baik. Ini pekerjaan besar yang harus kita sukseskan," tandasnya.

OP di DKI Jakarta akan disalurkan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD pangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, PT Food Station berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta, Dinas Kelautan Perikanan, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Biro perekonomian Provinsi DKI Jakarta serta Satgas Pangan untuk pengawasannya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya memperhatikan tugas menjaga stabilitas harga pangan. "Pangan menjadi kunci bagi kesejahteraan rakyat, kalau harga pangan naik, akan ada goncangan sosial karena itu tugas kita bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan," katanya.

Presiden meminta Polri menindak dengan hati-hati jika ada tindak pidana terkait pangan. "Kalau ada pidananya tolong dikalkulasi, jangan sampai mengganggu baik distribusi dan transportasi. Ini menjadi kunci stabilitas politik sosial ekonomi," jelas Presiden Jokowi.