Pemerintah Gelontorkan Subsidi BBM dan Listrik Rp 20,1 Triliun Hingga Maret 2019
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara untuk subsidi energi hingga Maret 2019 sebesar Rp 20,1 triliun. Realisasi ini turun 20,3 persen dibanding periode serupa tahun lalu, di mana untuk kuartal-I 2018 belanja subsidi energi mencapai Rp 25,3 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, realisasi subsidi 3 bulan pertama tahun ini terlihat melambat karena pada periode yang sama tahun lalu pemerintah melakukan pembayaran subsidi audit tahun sebelumnya atau 2017.
"Subsidi energi lebih kecil disebabkan pada 2018 itu kita sudah melunasi kekurangan pelunasan subsidi hasil audit ditahun-tahun sebelumnya baik PLN maupun Pertamina," ujar Askolani saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4).
-
Kapan Pertamina menyalurkan subsidi energi? Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
Sementara itu, rincian untuk subsidi energi di kuartal I-2019 untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 12,1 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 8 triliun. Jika dihitung, masing-masing subsidi ini turun 22,7 persen dan 16,6 persen dibanding periode serupa tahun lalu.
Askolani melanjutkan, hingga kini Kemenkeu belum berencana melakukan pelunasan subsidi kepada dua perusahaan milik negara tersebut. Pelunasan subsidi untuk penugasan penyediaan energi baik listrik atau BBM akan dilakukan pada kuartal II tahun ini.
"Di 2019 ini kita belum ada pelunasan untuk kegiatan kurang bayar itu. Jadi masih betul-betul baseline kegiatan subsidi sampai Maret. Ada indikasi di 2019 kita juga akan lunasi baik di kuartal II mungkin akan ada sedikit subsidi tambahan untuk kurang bayar di 2017,2018."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaSubsidi BBM terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca Selengkapnya