Follow
Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Strategis Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah sepakat untuk menggenjot inklusi keuangan dengan kepemilikan sertifikat tanah masyarakat.
"Di ATR bagaimana kita mempercepat sertifikasi dengan mereka punya sertifikat, mereka bisa pergi ke bank dan mendapatkan bunga lebih murah. Tanpa sertifikat, mereka terpaksa pergi ke rentenir, dan itu kita percepat," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil usai Rakor di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/11).
Dirinya juga berharap di 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah mempunyai sertifikat dan sudah terdaftar. "Semakin banyak orang punya sertifikat untuk asetnya, maka semakin mudah ke akses perbankan," ujarnya.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Dimana tempat mengurus sertifikat tanah? Anda dapat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku.
-
Siapa yang menerima sertifikat tanah elektronik? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
Untuk mempercepat sertifikat tanah, pihaknya akan mengangkat juru ukur independen. Saat ini terdapat 2.000 juru ukur PNS yang telah menjadi pejabat.
"Tahun ini angkat 3.000 juru ukur swasta, jadi yang punya pengetahuan juru ukur diberikan pelatihan. kalo mau ukur, datang ke juru ukur, datang ke BPN kita beri sertifikat," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.
Baca Selengkapnya
Di tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca Selengkapnya
Saat pengukuran menggunakan alat modern sehingga mempermudah serta mempercepat proses pengukuran tanah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sudah ada 13 kabupaten/kota dengan bidang tanah yang lengkap terpetakan
Baca Selengkapnya
Selain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca Selengkapnya