Pemerintah Habiskan Rp3,5 T untuk PON XX Papua, Termasuk Rp9,1 M untuk Parkir Bus
Merdeka.com - Pemerintah telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang sedang berlangsung di Papua. Total dana yang telah dikeluarkan pemerintah yakni Rp3,535 triliun sejak tahun 2018-2021.
Anggaran tersebut disalurkan pemerintah melalui 8 kementerian/lembaga untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kegiatan PON XX.
"Hingga tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan Rp3,5 triliun dana APBN untuk mendukung event tersebut," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Purwanto dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (8/10).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi lembaga yang paling banyak menerima anggaran untuk persiapan PON XX sebesar Rp1,747 triliun. Dari dana tersebut, Kementerian PUPR telah membangun arena aquatic dengan anggaran Rp409,44 miliar, Stadion Istora Papua Bangkit sebesar Rp284,88 miliar, arena kriket dan arena hockey indoor dan outdoor sebesar Rp294,82 miliar. Sedangkan untuk arena sepatu roda, arena panahan dan arena dayung sebesar Rp131,337 miliar.
Sementara itu, sisanya digunakan untuk pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pengawasan infrastruktur berupa jalan. Termasuk juga untuk pembangunan pengendalian banjir sungai harapan dan pembangunan pengaman pantai Teluk Youtefa.
Anggaran yang disalurkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1,22 triliun. Dana tersebut digunakan untuk bantuan penyelenggaraan, bantuan peralatan pertandingan, belanja konsumsi, akomodasi, TIK dan sebagainya. Tidak lupa Kemenpora juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan peralatan pertandingan pada 10 cabang olahraga dan untuk koordinasi dan fasilitasi persiapan PON dan Peparnas Papua.
Purwanto mengatakan berdasarkan data per 5 Oktober 2021, alokasi awal tahun 2021 di Kemenpora sebesar Rp397,5 miliar. Kemudian mendapatkan tambahan anggaran pada 23 September 2021 sebesar Rp831 miliar.
Parkir Bus
Kementerian Perhubungan juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp481,3 miliar untuk pelaksanaan PON XX. Anggaran terbesar digunakan untuk menyewa dan pengadaan bus sebanyak 428 unit sebesar Rp155,7 miliar. Untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebesar Rp106 miliar. Pengiriman bis dalam rangka PN sebesar Rp88,8 miliar. Pembangunan terminal tipe A entrop sebesar Rp54,5 miliar dan biaya-biaya lainnya.
Menariknya, kata Purwanto, akibat pelaksanaan PON yang diundur, Pemerintah harus membayarkan uang parkir bus hingga Rp9,1 miliar. Besarnya sewa parkir ini karena pelaksanaan PON diundur hingga 10 bulan.
"Biaya parkir dan perawatan bus PON XX di Papua selama 10 bulan Rp9,1 miliar," kata dia.
Sementara itu untuk kementerian/lembaga lainnya yakni, Kementerian Kesehatan sebesar Rp24,6 miliar di luar anggaran untuk vaksinasi Covid-19. Lalu Kementerian Komunikasi dan Informasi sebesar Rp20 miliar, LPP RRI sebesar Rp3,8 miliar serta BPKP dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1,4 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaSebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung senilai Rp1.134,9 triliun.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca SelengkapnyaAndre menyatakan bahwa proyek yang dijamin mulai dari sektor ketenagalistrikan, air minum.
Baca Selengkapnya