Follow
Pemerintah Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Ekspor CPO dan Gas
Merdeka.com - Pemerintah memberikan kemudahan bagi dua komoditas ekspor Indonesia yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil) dan gas yang diekspor melalui jalur pipa. Kemudahan tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS).
Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Namun demikian, besok pemerintah mulai melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
"Iya ini kan masih proses finalisasi. Tentunya koordinasi antara pemerintah. Besok kita sosialisasi, undang semua stakeholders di bisnis CPO," ujar dia di dalam Seminar Perdagangan Nasional di Jakarta, Kamis (28/2).
-
Bagaimana kelapa sawit menjadi komoditas ekspor? Pada 1919, komoditas kelapa sawit telah diekspor melalui perkebunan yang berada di pesisir Timur Sumatra.
-
Apa itu Minyak Inti Sawit? Minyak inti sawit atau yang juga dikenal dengan sebutan palm kernel oil adalah minyak nabati yang diekstraksi dari biji (inti) buah kelapa sawit (Elaeis guineensis).
-
Siapa yang membawa kelapa sawit ke Indonesia? Tanaman ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Nusantara.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
-
Dimana Minyak Inti Sawit digunakan? Minyak inti sawit banyak digunakan dalam industri makanan untuk pembuatan margarin, cokelat, dan berbagai produk olahan lainnya.
Menurut dia, dengan dihapuskannya kewajiban LS, diharapkan ekspor CPO dan gas Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, akan ada efisiensi waktu dari adanya kebijakan ini.
"Yang jelas, yang tadinya inspeksi dilakukan oleh dua agensi yaitu surveyor dan bea cukai, menjadi single inspection. Kedua, dari efisiensi waktu kita harapkan tingkatkan competitiveness dari perusahaan karena prosesnya lebih pendek, lebih cepat," jelas dia.
Heru menargetkan kebijakan ini paling lambat bisa terbit pada awal Maret 2019. Dengan demikian segera membangkitkan kembali ekspor Indonesia. "Targetnya masih di akhir Februari atau awal Maret. Itu CPO dan gas yang diekspor melalui pipa," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca Selengkapnya
Skema Dasbor Nasional pertama kali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.
Baca Selengkapnya
Wajib pajak dapat memperoleh SKB dengan memenuhi syarat kepatuhan serta kelengkapan dokumen dan informasi.
Baca Selengkapnya
SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca Selengkapnya
Selain Bursa CPO, akan ada komoditas lain untuk masuk ke perdagangan di antaranya, nikel, kakao, karet hingga kopi.
Baca Selengkapnya
Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca Selengkapnya
Penurunan impor non migas disebabkan oleh beberapa komoditas, di antaranya, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya
Baca Selengkapnya
Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia ini tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui Bea Cukai terus berupaya untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.
Baca Selengkapnya