Pemerintah Haramkan Indonesia Ekspor Listrik dari Energi Baru Terbarukan
Merdeka.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan kegiatan ekspor listrik, khususnya listrik yang berasal dari Energi baru dan Terbarukan (EBT) ke luar negeri.
"Kita melarang ekspor listrik memakai EBT ke dunia, kita tidak berbicara satu negara (Singapura)," kata Bahlil saat ditemui dalam acara pertemuan kedua Trade Investment and industry working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7).
Dia berharap, pada 2025 mendatang, minimal 24 persen listrik Indonesia memakai EBT. Namun, nyatanya Indonesia belum siap karena bahan bakunya masih kurang. Ini jadi salah satu alasan pemerintah akan melarang ekspor listrik yang menggunakan EBT.
-
Kenapa teknologi energi bersih penting di 2025? Teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi atau bahkan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon, diperkirakan akan menjadi sektor pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2025.
-
Kenapa Indonesia buat Motor Listrik? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa Pertamina jamin pasokan energi di Bali? 'Melalui regional Jatimbalinus, Pertamina jamin pasokan avtur, BBM dan LPG di kegiatan WWF 2024,' jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Mengapa Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk beralih ke energi terbarukan? Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
"Kita ingin Indonesia tahun 2025 minimal 24 persen listriknya memakai EBT kita kan belum siap, artinya kita belum siap ngapain kita ekspor, silakan orang investasi di Indonesia tetapi listriknya dipakai untuk Indonesia," ujarnya.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa bukan berarti, penyetopan ekspor listrik EBT itu menyetop pengembangan investasi energi terbarukan di dalam negeri. Artinya, negara manapun bisa tetap menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal membangun pembangkit energi terbarukan.
Syarat Harus Dipenuhi
Namun, ada syaratnya yaitu investor asing yang akan membangun industri di Indonesia dilarang mengambil bahan baku jika pembangunan industrinya di luar Indonesia.
"Kalau orang membangun industri jangan mengambil bahan baku di Indonesia dan pembangunannya di tempat lain, kita ingin ada kolaborasi yang positif yang saling menguntungkan win win semua negara dan semua pengusaha," tegas Bahlil.
Sejalan dengan itu, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini, mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.
"Terkait dengan nikel, saya pikir harus kita perjuangkan tidak hanya itu, tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah. Timah itu penghasil timah terbesar di dunia itu China kedua Indonesia, tapi untuk ekspor timah terbesar di dunia itu Indonesia," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Baca SelengkapnyaSikap sejumlah negara untuk pensiun PLTU batu bara saling berbeda.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur pendukung energi bersih di lapangan terhambat.
Baca SelengkapnyaPermasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaJika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca SelengkapnyaKetersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM beberkan penyebab bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tidak akan mencapai target di 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca SelengkapnyaTarget bauran EBT sebesar 17-19 persen bisa tercapai jika negara konsisten menyuntik mati PLTU batu bara
Baca Selengkapnya